Jokowi: Badrodin Pilih Budi Gunawan Terserah

[caption id="attachment_379263" align="aligncenter" width="624" caption="Kapolri Jenderal Badrodin Haiti bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (17/4/2015). KOMPAS.com/Sabrina Asril"][/caption]

Wacana untuk jabatan Wakapolri terus bergulir. Secara garis besar hanya ada dua kubu yang berbeda pendapat. Kubu yang pertama adalah mereka yang mendukung Budi Gunawan sebagai Wakapolri dan kubu kedua tidak menghendaki Budi Gunawan menjadi Wakapolri. Apakah Presiden Jokowi akan berpihak kepada pendapat kubu pertama atau pendapat kubu kedua. Jika Presiden Jokowidodo berpihak untuk kepentingan segelintir orang maka beliau sangat mudah untuk memberikan pilihannya, tinggal pilih kubu I atau kubu II tanpa banyak yang harus dirisaukan. Akan tetapi Jokowi sekarang ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia oleh sebab itu tidak boleh Bapak Prsiden dalam setiap kali hendak mengeluarkan statemen hanya melihat satu sisi, beliau harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan semua orang. Oleh sebab itu, langkah Jokowi yang tidak lagi campur tangan urusan WakaPolri merupakan tidakan yang bijaksana, karena sesuai dengan prosedural Kapolri dan Wanjaktilah yang akan menyeleksi Wakapolri. Jadi bukan oleh Presiden.

Kubu Pertama

Kubu yang pertama paling keras dukungannya kepada Budi Gunawan adalah yang berasal dari partai politik di DPR, karena hampir semua fraksi menghendaki Budi Gunawan sebagai Wakil Kapolri. Sikap itu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

DPR menilai Budi memiliki kompetensi yang memadai lantaran pernah menjalani fit and proper test sebagai calon Kepala Kepolisian RI, meski pelantikannya dibatalkan presiden.

Hubungan kerja dengan Kapolri yang sekarang ini juga sudah sangat baik khususnya dalam koordinasi, bahkan BG sepenuhnya memberikan dukungannya kepada Badrodin ketika akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Dengan lembaga Legislatif khususnya komisi III BG juga dikenal sangat baik hubungannya selama ini bahkan urusan pribadi anggota Dewan Budi Gunawan sering mau memberikan bantuannya.

Yang terpenting di sini adalah antara Kapolri yang baru dengan Budi Gunawan sudah menyatu dalam koordinasi maka dipastikan jalannya roda organisasi akan sangat baik dan berjalan lancar.

Mengenai status tersangka Budi Gunawan dianggap sudah selesai karena telah dianulir melalui putusan praperadilan. Putusan praperadilan memenangkan Budi Gunawan sehingga semua kasus hukum yang menderanya dianggap sudah tidak ada masalah lagi.

Masih dalam proses dukung-mendukung yang datang dari partai politik khususnya yang berasal dari partai penguasa politisi PDIP kepada Budi Gunawan masih tetap kuat seperti semula, malah semakin menguat dengan alasan BG telah lulus uji kelayakan dari DPR.

Bahkan dari sinyal yang diberikan oleh Presiden Jokowidodo juga akan menghormati keinginan Mega yang tak pernah kunjung padam dalam memberi dukungannya agar BG dapat menjadi Wakapolri.

Jokowi tidak mentah-mentah menyerahkan kepada Wanjakti dan Kapolri untuk memilih Wakapolri, yang lebih bisa berkoordinasi dengan Kapolri. Sebagai Presiden yang membawahi langsung Polri, Presiden juga harus tau ke arah mana Kapolri dan Wanjakti.

Bila sejalan dengan kebijakannya tentu sebagai Presiden akan memberi dukungan, akan tetapi bila keputusan Wanjakti dan Kapolri terlalu jauh dengan kebijakannya maka presiden akan menolak WakaPolri yang diajukannya.

Pertimbangan lain secara psikologis politik Presiden akan mengalami kesulitan bila tetap menolak Budi Gunawan terutama hubungan kerjanya dengan DPR khususnya yang datang dari fraksi PDIP karena di sana ada suara Mega yang menjadi Ketum Partai.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Patrice Rio Capella mengatakan, KIH sangat menghormati keputusan Presiden yang menganulir BG sebagai calon Kapolri. Namun, karena BG sudah menjalani proses di DPRdengan baik, KIH mencari solusi 'win-win' jadi KIH mengusulkan BG menjadi Wakapolri.

Jokowi harus memperhatikan apa yang diminta KIH untuk BG. Dia lebih dari cukup memiliki potensi untuk menjadi wakapolri. Kali ini KIH khususnya PDIP sungguh-sungguh meminta kepada Presiden agar mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh.

Kubu Kedua

Kubu yang kedua adalah mereka yang tidak mendukung Budi Gunawan sebagai Wakapolri dan kubu kedua ini mereka yang berasal dari relawannya Jokowidodo, para pengamat politik dan hukum, kelas pegawai negeri, buruh, petani, nelayan, para penggiat antikorupsi, LSM, kalangan menengah ke atas, dan yang terbesar adalah yang berasal dari rakyat biasa, kaum tani, nelayan, buruh, PKL, termasuk para pelajar dan mahasiswa

Apa alasan mereka menolak Budi Gunawan diangkat menjadi WakaPolri mendampingi Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Karena mereka masih percaya bahwa BG yang disangkakan melakukan tindak pidana korupsi oleh KPK, adalah benar. Sehingga tidak layak untuk diangkat menjadi Wakapolri.

Mereka menyatakan bahwa alangkah tidak pantas jika kemudian BG kembali dicalonkan menjadi Wakil Kepala Polri (Wakapolri). Karena pencalonan BG menjadi Wakapolri akan memancing penolakan yang sama di masayarakat. Yang lebih aneh lagi PDIP sebagai partai yang merakyat sekarang justru tidak berpihak kepada rakyat,

Menurut para pengamat politik, jika Jokowi tetap akan menerima BG menjdi WakaPolri, maka sama saja Presiden akan membuat persoalan yang bertambah rumit, resiko bagi Jokowi adalah akan pelan-pelan ditinggalkan oleh para pendukungnya. Sebagai peretimbangan untuk Jokowi; apakah tidak sebaiknya kekosongan jabatan WakaPolri dibiarkan kosong saja, daripada akan membawa beban berat Presiden Jokowidodo.