Blok Mahakam Dikembalikan, Setelah Dikuasai Asing Selama 50 Tahun

Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, demikianlah bunyi pasal 33 (3) UUD 1945. Berkenaan dengan makna pasal tersebut pemerintah Indonesia akan segera mempercepat penyelesaian dari polemik yang berkepanjangan menyangkut Blok Mahakam yang hingga kini masih dikelola Total E&P Indonesie (Perancis) dan Inpex Coorporation (Jepang).

Blok Mahakam, adalah kilang minyak dan gas bumi yang terbesar di Indonesia terletak di lepas pantai Kalimantan Timur mulai dieksploitasi tahun 1967. Lalu Kontrak Blok Mahakam dengan Total akan berakhir tahun 2017.

Pada awalnya Blok Mahakam sangat kaya, akan tetapi karena 50 tahun digarap oleh perusahaan asing, kini cadangan blok Mahakam hanya tersisa sebesar 100 juta barrel minyak dan 6-8 TCF gas yang bernilai kurang lebih Rp 500 triliun.

Masyarakat Indonesia yang peduli terhadapkeselamatan harta dan warisan negara mendesak kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi untuk segera menunaikan janji-janjinya ketika kampanye Presiden 2014 silam.

Jokowi berjanji akan mengambil alih semua kontrak-kontrak asing diantaranya Blok Mahakam yang sudah terlalu lama 50 tahun mengeksploitasi kekayaan negara. Selama kontrak asing ternyata hanya sebagian kecil saja dapat masuk ke Kas negara, dan sebagian besar telah raib dikeruk oleh asing.

Pemerintahan Jokowimulai mengendus Blok Mahakam yang berlarut-larut dikuasai asing karena ada segelintir pejabat dan pengusaha yang memanfaatkan berlangsungnya kontrak antara Indonesia dengan Total E&P Indonesie (Perancis) dan Inpex Coorporation (Jepang), untuk mendapatkan keuntungan besar dari kontrak tersebut.

Pemerintah Jokowi berusaha mengembalikan kepemilikan blok Mahakam, Kalimantan Timur kepada perusahaan dalam negeri, agar keuntungan dapat di manfaatkan semaksimal mungkin untuk rakyat anak negeri.

Dari pada dikuasai Asing dan hanya menguntungkan segelintir orang pengusaha dan pejabat, lebih baik dikembalikan kepada negara untuk dikelola dan dikembangkan oleh rakyat Indonesia.

Sebagaimana Jokowi berulang kali dalam Nawa citanya Pemerintahan Jokowi akan mewujudkan kedaulatan energi melalui kebijakan Pengurangan Impor Energi Minyak dan Gas.

Pemerinta harus dapat meningkatkan ekplorasi dan eksploitasi migas di dalam dan luar negeri; peningkatan efisiensi usaha BUMN penyedia energi di Indonesia (e.g. Pertamina, PLN, PGN); pembangunan Pipa Gas; Pengembangan energi terbarukan.

Dengan dikembalikan blok Mahakam ke dalam pemerintahan Indonesia maka langkah untuk mandiri dalam kebijakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan Gas, menjadi sangat terbuka sekaligus memberi peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada putra-putri bangsa agar lebih mandiri tidak bergantung kepada teknologi asing.

Kemandirian harus dimulai dan dibentuk dan dikembangkan oleh Jokowi, mengingat Indonesia pada hakekatnya telah dikaruniai banyak kekayaan sumber daya yang sangat melimpah, baik kekayaan dalam SDM, kekayaan sumber energi alam didarat maupun di perairan Indonesia.

Kekayaan Sumber Daya Manusia, Indonesia terbesar nomor 5 di dunia. Putra putri bangsa Indonesia juga telah banyak membuktikan baik di tingkat nasional maupun Internasional kemampuan dibidang teknologi rancang bangun dan aplikasiteknologi pengelolaan SDA, teknologi perminyakan sampai teknologi nuklir.

Sehingga sudah selayaknya putra putri kita diberi kepercayaan oleh negara untuk mengelola langsung semua kekayaan alam yang kita miliki bersama untuk kepentingan bersama, seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said harus segera secara terencana matang dalam pengawasannya pada proses transisi pengelolaan lapangan minyak dan Gas di blok Mahakam Kalimantan Timur dapat berjalan baik dan lancar.

Pemerintah Jokowi juga harus mendorong agar transisi dari Total E&P Indonesie (Perancis) dan Inpex Coorporation (Jepang)berjalan dengan cepat dan aman, sebelum masa habis kontrak 2017.

Pertamina sebagai perusahaan milik pemerintahyang terlibat langsung dengan Total nantinya berkewajiban memberikan langkah-langkah dialog dapat berjalan mulus dan damai tidak meninggalkan beban perselisihan kepentingan bisnis antara negara.

Yang tidak kalah penting adalah selalu melibatkan lembaga-lembaga pengawas non pemerintah dan para profesional untuk berpartisipasi dalam proses transisi dengan TOTAL dapat berlangsung dengan hikmat. Dari Kementerian ESDM juga besar perannya dalam proses transisi, dapat menjamin agar proses transisi sesuai dengan harapan.