Jokowidodo Harus Tegas “Ada Indikasi Rini Sumarno KKN”?

Bapak Jokowidodo, sudah tahan banting mulai dari taktik kasar sampai taktik yang rumit sekalipun akan segera terdeteksi, walaupun pembantu-pembantunya seperti Rini Sumarno mau mengadakan Fit and Proper test untuk calon direksi dan komisaris BUMN bersekala internasional Jokowidodo sudah tahu sebelum menteri BUMN bergerak, Tak perlu diragukan pembantu-pembantu Jokowidodo tidak hanya Rini saja, atau hanya berjumlah 34 orang, itu hanyalah yang tampak dari luar, yang bergerak bagai bayang-bayang dan sangat ahli dibidangnya, jumlahnya sangat banyak.

Pembantu Jokowidodo ada yang keliahatan oleh umum bisa dilihat, bisa difoto, bisa ditanya, dan bisa diajak bicara dan menjawab. Ada juga yang setengah kelihatan, kadang nongol dengan tiba-tiba, ada yang seperti angin hanya sepintas berkelebat, sesaat dan blass tak tampak. "Para pembaca jangan salah sangka perihal gambaran para orang dekat Jokowidodo, bukan dari kalangan mahluk halus atau sejenisnya"

Yang dimaksudkan adalah sekecil apapun seteliti apapun Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) fit and proper test untuk beberapa calon direksi dan komisaris BUMN, masih kalah teliti jika dibandingkan dengan data dimiliki oleh Jokowi. Yang dilakukan Rini dengan dibantu para tim penilaian (assessment) hanyalah sebagai pembanding saja.

Apakah Rini sudah melakukan pekerjaannya dengan benar, tanpa ada sedikitpun maksud-maksud tersembunyi dengan memilih perusahaan milik adik Rini, Ongky Soemarno sebagai salah satu dari 7 perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan penilaian (assessment).

Dilihat dari sisi luarnya memang benar penunjukan kepada perusahaan milik Ongky Soemarno terkesan berbau KKN karena masih ada hubungan keluarga dengan Ibu menteri BUMN Rini Sumarno. Pihak luar pasti merasakan cara penunjukan yang dilakukan Rini rasanya sangat kurang etis, menyimpang dari prinsip-prinsip transparansi, sebab menjadi sangat kental dengan nepotisme sehubungan dengan penunjukan perusahaan milik adik kandungnya untuk assessment.

Berdasarkan pengalaman yang sudah, melibatkan orang yang masih ada hubungan keluarga dalam melakukan assessment akan mudah tergoda bujuk rayu setan, untuk melakukan tindakan tidak terpuji, KKN pasti selalu mengganggu pikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung. Yaitu menteri BUMN, pihak assessment, dan para calon direksi dan calon momisaris BUMN. Begitu kepentingan keluarga terlibat didalam pengambilan keputusan, maka dari situlah akan lahir nepotisme.

Pada tahap selanjutnya dari pihak-pihak yang sangat erat dengan pekerjaan ini akan menjadi sasaran godaan dan rayuan yang datang dari dalam organisasi, dan paling berbahaya adalah yang datang dari tekanan/campur tangan asing, karena kepentingannya kapitalisme, penguasaan sumber-sumber alam yang dimiliki anak bangsa akan selalu mendapat rongrongan dan berbagai tekanan yang tujuannya pengambilalihan baik dengan cara penjualan dengan harga murah, atau dengan digadaikan.

Sekali bangsa ini terjerumus dalam campurtangan asing maka penyakit KKN akan menggerogoti secara perlahan tapi pasti, karena itulah tujuan kolonialisme modern untuk mengeruk kekayaan sebesar-besarnya maka harus menjadikan negara jajahannya disuburkan budaya KKN-nya. Dari cara yang demikianlah maka akan lahir ketidakstabilan ekonomi ketimpangan budaya hilangnya kewibawaan penguasa dan ketidakstabilan politik.

Dalam waktu dekat sedikitnya ada 7 perusahaan Badan Usaha Milik Negara terkemuka yang akan diisi pos-pos direktur utama dan dewan komisaris, diantaranya PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Pindad, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) yang saat ini kosong. Telah diketahui bahwa pucuk pimpinan perusahaan tersebut telah ditarik kedalam jajaran cabinet kerja di pemerintahan Jokowidodo-Yusuf Kalla

Tiga bos perusahaan BUMN itu adalah Ignasius Jonan yang hengkang dari PT KAI untuk menjadi Menteri Perhubungan, Sudirman Said yang meninggalkan PT Pindad untuk menempati pos Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Arief Yahya yang mundur dari PT Telkom untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata. Sedangkan, posisi bos Pertamina kosong sejak 1 Oktober 2014 lalu setelah Karen Agustiawan menyatakan mundur dari jabatan tersebut.

Untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan puncak di BUMN bersekala internasional itu maka menteri Rini Soemarno, menunjuk 7 perusahaan untuk melakukan assessment, satu diantara perusahaan yang ditunjuk Rini adalah milik adik kandungnya.

Berprasangka baik lebih utama, dari pada berburuk sangka. Kemungkinan tujuan menteri Rini Soemarno adalah agar Ongky Soemarno membantu untuk pengawasan pelaksanaan assessment yang lebih ketat, sedikit saja ada kejanggalan dalam proses, segera akan segera diketahui. Lagi pula kemungkinan penunjukan kepada Ongky sudah sepengetahuan presiden Jokowidodo.

Seandainya benar , yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Jokowi sangat percaya kepada Rini untuk menunjuk adik kandungnya sebagai salah satu yang terlibat dalam urusan besar, bukankah melibatkan saudara kandung dalam pekerjaan tersebut sarat dengan nuansa nepotisme yang ujung-ujungnya sangat rawan terjadi kolusi dan pada akhirnya terjadi tindak pidana korupsi.

Pertama: Jokowidodo sangat mempercayai kepada menteri BUMN Rini Soemarno, sebagai seorang yang mengedepankan kejujuran, serta loyalitas tinggi kepada pimpinan, dan telah bersumpah akan membongkar mafia-mafia migas, transportasi, pemborosan, kebocoran, mafia-mafia migas yang terjadi di BUMN.

Kedua: Jokowidodo sudah mempunyai orang-orang yang lebih dipercayai dibandingkan kepada menteri BUMN, yang hingga saat ini sedang diterjunkan untuk ikut mengawasi kinerja setiap menteri, terutama terhadap kementerian yang disinyalir rawan akan tindakan korupsi.

Ketiga: Penunjukan Ongky bukan sepenuhnya kehendak menteri Rini akan tetapi karena permintaan langsung dari Megawati. Telah diketahui bahwa Rini Soemarno dan keluarganya adalah orang-orang yang selama ini sangat dekat dengan ketua umum PDIP, Oleh sebab itu untuk menjaga keharmonisan partai pendukung dengan pemerintahan Jokowidodo, saran dan masukan Megawati dengan terpaksa harus diterimanya.

Keempat: Ada tekanan eksternal terhadap Jokowidodo, atau campurtangan asing yang tidak dapat dihindari, untuk menujuk tim assessment. Pada alasan terakhir ini, Jokowidodo justru ingin mengetahui lebih mendalam, siapa yang menjadi sumber atau penyebab kenapa keterlibatan asing di BUMN sedemikian menggurita. Pada langkah selanjutnya akan diperoleh strategi untuk memangkas/memotong jaringan mafia-mafia yang sudah sangat merugikan bangsa Indonesia.