Sebelum Uji Kelayakan akan dilakukan pertemuan-pertemuan, apa yang boleh dan tidak boleh selama menangani sustu kasus besar yang mengundang reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat luas. Misalnya BLBI, Century, dll.Agar mengikuti kemauan para koruptor.
Strategi dalam konspirator Besar
Strategi pertama “Divide Et Impera” menciptakan konflik KPK vs Polri dalam skenario yang berhubungan dengan kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh KPK, misalnya kasus-kasus besar yang menjadi sorotan publik terutama BLBI. Orang semula berspekulasi ada banyak konglomerat-konglomerat hitam yang bermain dalam konflik KPK-Polri, namun nyatanya memang demikian.
Tidak dapat dipungkiri, masyarakat lebih banyak yang mengetahui adaskenario besar kelompok koruptor BLBI dan politisi busuk yang telah menyusup bukan saja di partai berkuasa, dan didukung oleh para pemilik rekening gendut di lembaga kepolisian, untuk menghancurkan KPK.
Jadi konflik KPK vs Polri adalah strategi pertama sebuah skenario jahat. Korban pertamanya adalah BG yang sengaja dikorbankan yang menjadi umpan penyelamatan kasus besar BLBI. Selanjutnya menyusul BW dari KPK, serangan dilanjutkan dan yang menjadi korban para pimpinan KPK Abraham Samad, Pandu Praja dan Zulkarnaen.
Strategi kedua dari skenario besar adalah “Strategi Mengalihkan Perhatian”, dengan membuat para pejabat negaramulai dari presiden, masyarakat, Tim Sembilan Watimpres, anggota DPR yang jujur, bakalan terbuai, sehingga lupa untuk bersama membongkar BLBI , Century karena hanya dijejali kisruh KPK-Polri tiap harinya, yang tak kunjung selesai.
Sutradara konspirator BLBI berhasil untuk sementaramembuat skenariomenunda-nunda, mengulur-ulur waktu melalui siasat memecah belah KPK vs Polri, dalam waktu menunda itu si kelompok konspirator, memperalat Polri untuk menyita membongkar arsip BLBI, dengan tujuan pelenyapan dokumen. Namun masih untung hingga sekarang KPK masih dapat mempertahankan keutuhan dokumen BLBI.
Strategi ketiga dalam skenario besar konspirator BLBI adalah “siasat kambing hitam” yaitu menempatkan Megawati pada saatitu sebagai Presiden RI ke-5, sebagai orang yang harus bertanggung jawab utama BLBI dalampenjualan aset, divestasi, dan RnD(Release and Discharge), seharusnya disasarkan kepadasejumlah menterinyayangpatuh pada perintah IMF sehingga negara dan akhirnya masyarakat dirugikan berkali-kali.
Dalam strategi ketiga ini KPK terjerumus dalam isu yang di suarakan oleh pengamat konspirator besar BLBI masih dalam satu kelompok. KPK berusaha melakukan pemanggilan kepada Ibu Megawati, padahal tidak ada alasan sama sekali pemanggilan kepada Ibu Mega karenaMegawatisebagai presiden hanya menjalankan TAP MPR, UU Propenas, UU APBN, PP 17/99, Inpres, dan didukung oleh Fatwa MA.
Masyarakat sudah terjebak dan terbawa isu negatif yang dihembuskan oleh persengkokolan kelompok koruptor dan konglomerat hitam yang terus mengembangkan jaringannya dibantu antek-anteknya yang menyusup di banyak lembaga pemerintah maupun swasta. Selalu yang menjadi korban fitnah dan dijadikan tumbal orang-orang yang teguh memegang amanah rakyat dan bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan.
Diminta kepadamasyarakatdiharapkanmengerti siapa sebenarnya kelompokkonspirator besaryangdidukung oleh konglomerat-konglomerat hitam sangatberkuasa di bidang ekonomi, yang dengan mudah mempermainkan para pejabat di negeri ini seperti kerbau yang dicokok hidungnya menuruti apa kemauan si tuannya, mereka sepertinya rela menjadi pengkhianat negara dan bangsanya. KPK dan dukungan seluruh rakyat yang antikorupsi menolak seluruh bentuk pengkhianatan kepada bangsa dan negara dengan semangat save KPK.
