Hal ini dapat dilihat bahwa, Jokowi membiarkan begitu saja pengkriminalisasi para ketua KPK dan para penyidik. Tidak demikian tindakan Jokowi terhadap Polri, seperti mengarahkan agar Budi Gunawan tidak lagi ditangani KPK akan tetapi dilimpahkan kepada Kejagung. Jika demikian keadaannya maka Jokowi dipastikan tidak dapat menjadi juru penengah, karena dirinya berada pada salah satu pihak yang berseteru itu, yakni Polri
Kembali pada ide awal di tulisan ini atas pernyataan politisi GOLKAR Nurul Arifin yang mewacanakan KPK sebaiknya dipimpin oleh para punawiran TNI, KPK masih merumuskan secara organisasi dan administras. Karena yang inti adalah organisasi KPK kali ini harus dibuat sedemikian rupa agar tetap dapat masuk sebagai lembaga antrirasuah yang dipercaya rakyat.
KPK harus dibuat menjadi tumpuan kepercayaan masyarakat Indonesia dalam memberantas Korupsi. Sehingga Indonesia akan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Dengan pimpinan KPK dari kalangan militer, Secara organisasi KPK menjadi lebih kuat dan berwibawa. Tidak ada lagi yang berani mengkriminalisasi.
Dari para Perwira tinggi purnawirawan TNI banyak yang pantas untuk memimpin KPK dan dipandang akan membuat lebih baik tanpa melanggar peraturan perundangan yang ada, maka alangkah baiknya jika semua pihak memberi dukungannya. Dengan dihadirkannya unsur TNI untuk menjadi pimpinan KPK maka akan membuat lebih tegas dan mengimbangi Polri.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
