Pengaruh Sejarah Indonesia terhadap Politik Luar Negeri Indonesia

Pada fase perang dingin misalnya, penerapan poltik bebas-aktif Indonesia dapat kita maknai dengan lahirnya gerakan Non-Blok yang menolak paham polarisasi yang tengah digencarkan oleh pihak Barat maupun timur, Gerakan Non-Blok adalah gabungan pihak yang di dalamnya berisikan negara-negara yang tidak beraliansi dengan negara blok barat-maupun timur atau dalam arti lain Gerakan Non-Blok (GNB) adalah gabungan negara yang tidak berpihak ke satu blok yang memiliki power kuat pada saat itu. Indonesia bersama negara-negara lainnya di dunia khususnya negara berkembang yang bertempat di wilayah Asia-Afrika berhasil menciptakan fenomena sejarah dunia yang tercatat indah dengan hadirnya persatuan yang terdapat dalam gerakan Non-Blok tersebut.

 

Gerakan Non-Blok merupakan suatu representasi bagaimana sejarah Indonesia mempengaruhi kebijakan atau prinsip politik luar negeri indonesia. Keadaan Indonesia yang terdesak dan krisis pada perjuangan kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan oleh pihak kolonialisme, membuat Indonesia sangat membenci kondisi penjajahan yang dilakukan khususnya oleh pihak Barat, dengan itu dapat dilihat bagaimana Republik Indonesia sangat menentang pengaruh-pengaruh yang hadir pada fase perang dingin berlangsung, keadaan internal yang cukup sulit untuk dikendalikan pada fase tersebut seperti pemberontakan PKI, dan konflik internal lainnya tidak menghentikan laju pergerakan Republik Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan perdamaian abadi bagi setiap bangsa dan menolak nilai-nilai penjajahan yang hadir pada saat itu, Konferensia Asia-Afrika menjadi saksi sejarah awal bagaimana Indonesia bersama negara-negara dunia yang menentang suatu isu yang sama yakni penjajahan dengan bersatu dalam memproklamirkan kerja sama ekonomi dan kebiasaan adati-istiadat melawan pengaruh kolonialis maupun neo-kolonialis. Kesamaan sejarah dan tidak inginnya terulang kembali pada fase krisis di masa penjajahan merefleksikan dibentuknya gerakan ini.

 

Berlanjut pada periodisasi kepemimpinan dari presiden sebelumnya hingga saat ini di kepemimipinan Bapak Joko Widodo, setiap dari kepememimpinan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Luaran kebijakan luar negeri Indonesia yang kemudian dikritisi hingga ragam dinamika yang berlangsung, kedekatan antara pemimpin negara Indonesia dan suatu blok yang kemudian banyak merepresentasikan banyak pengamat baik internal maupun eksternal, terus menguji bagaimana prinsip ini dipegang dan diimplementasikan. Namun, seperti yang kita lihat, keadaan dunia saat ini tidak bergantung pada isu tertentu sehingga banyak luaran kebijakan yang dianggap bagaimana yang dibuat oleh pemangku kebijakan seolah menyalahi prinsip, padahal luaran tersebut dibentuk dengan pertimbangan kebaikan dan kepentingan Nasional tanpa menyalahi prinsip tersebut sehingga kajian strategis ini tentu tidak dapat di maknai secara spontan tanpa adanya latar belakang hingga data dan fakta lapangan, namun, kebijakan yang dibuat Pemerintah tentu tidak menjamin bahwasannya hasilnya akan berdampak positif selalu, akan ada dinamika dan penyusuaian, hingga realitas lapanagan yang terjadi yang ikut andil dalam menentukan output dari sebuah kebijakan.

 

Melihat ragam pembabakan sejarah yang terus berkembang, memberikan kesimpulan bahwasannya prinsip politik luar negeri yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi oleh realitas sejarah. Prinsip Politk Luar Negri yang bebas aktif ini tentu suatu bagian cita-cita mulia yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Melakukan penguatan kebijakan yang berlandaskan kepentingan nasional tanpa melanggar etika perdamaian, melawan penjajahan, dan turut berpartisipasi aktif dalam perdamaian tersebut. Keadaan krisis yang pernah dirasakan oleh Bangsa telah terbukti menjadi saksi sejarah yang menjadi pelajaran besar bagi Bangsa Indonesia bahwasannya penindasan kemanusiaan yang terjadi pada fase kolonialisasi tidak dapat diteruskan dan harus dihapuskan, keadaan sejarah ini menjadi sebuah dasar argumen kuat dengan tidaknya keberpihakan bangsa terhadap unsur tertentu, namun tetap berpartisipasi aktif dalam kebaikan khususnya dengan luaran politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif.

REFERENSI

Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik . 2018. "Geografi: di akses melalui https://kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu pada 09 November 2022.

Indonesia.go.id, Administrator . 2017. "Suku Bangsa". Di akses melalui https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa pada 09 November 2022.

Indonesia, Presiden Republik . 1999. "Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999". Diakses melalui https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/37TAHUN1999UUPenjel.htm pada09 Oktober 2022.