3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukuran nilai, bukan sebagai komoditas
4. Tidak mengandung unsur riba
5. Tidak mengandung unsur kezaliman
6. Tidak mengandung unsur maysir
7. Tidak mengandung unsur gharar
8. Tidak mengandung unsur haram
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money), karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebutsesuai dengan prinsip no gain without accompaying risk (al-ghunmu bil ghurni)
10. Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip yang benar dan jelas serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta'alluq) dalam satu akad
11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun penawaran (ihtikar)
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risyah)
Seandainya transaksi unit link yang dilakukan memenuhi kriteria tersebut, rasa rasanya tidak ada permasalahan yang dibawa ke DPR. Bagaimana menurut anda?
===oOo===
