Dalam video berdurasi enam menit empat detik tersebuut, Prof. JE Sahetapy menyampaikan:
“Saya satu-satunya yang mengusulkan Amandemen Pasal 6 UUD 1945 dan sekarang syarat Presiden `Presiden ialah orang Indonesia ASLI` telah dihapus.” (Jemaat gereja riuh bertepuk tangan)
“Percuma pak, kapan kita bisa dapat kedudukan ?,” tanya jamaat. Prof. JE Sahetapy menjawab: “Oh ya? Anda pernah baca Al-Kitab gak? Dalam Al-Kitab disebutkan “Semua itu ada waktunya”. (Jemaat riuh tepuk tangan)
“Jadi kalau Pak Ahok jadi Gubernur, maka Firman Tuhan itu telah digenapkan,” lanjut Prof. JE Sahetapy yang disambut tepuk tangan.
“Jadi kenapa kita masih ragu-ragu lagi? (untuk memilih dan menjadikan Ahok sebagai gubernur)” tegas Prof. JE Sahetapy.
Transkrip dari video https://youtu.be/Kov-mgr70eU
******
Penulis tidak dalam konteks membenturkan sebuah keyakinan dengan keyakinan yang lain karena wajib rasanya bagi pemeluknya untuk menggenggam dan berupaya keras menjalankan apa yang menjadi kewajiban sebagai umat. Lagi pula belajar memahamai SARA dengan masuk langsung ke dalam substansinya yakni PERBEDAAN. Nah, bijak rasanya kita mulai melihat dari sudut yang berbeda dan tidak semata memaksakan adanya persamaan.
Tentu sebagian besar pembaca Kompasiana masih mengingat betapa sebagian dari Kompasianer yang aktif menulis seperti memaksakan kehendak bahwa meletakkan isu primordial (baca: latar belakang agama yang dianut seseorang) sebagai langkah-langkah mundur dalam berdemokrasi. Tudingan ini membuat gerah dan menjadikan Kompasiana sempat gaduh dan seperti biasa untuk lalu kemudian menjadi tenang kembali. Namun melihat beberapa kejadian yang sepertinya perlu untuk kembali mengingat dengan utuh, selayaknya seorang muslim kepada muslim yang lain menjadikan isu primordial ini juga berkelindan di umat yang lain. Seperti contoh gambar dibawah ini.
Bagi non muslim gambar di atas sederhana untuk ditangkap maknanya bahwa Ahok adalah "Anak Tuhan" yang dimaksudkan. Apa salah? Sama sekali tidak dalam sudut pandang rasionalitas dari para pemeluk keyakinan yang dimaksud. Ahok memiliki hak dan peluang yang sama di mata hukum Indonesia. Yang salah adalah saat dimana umat islam menggunakan latar belakang keyakinan untuk menjegal Ahok dikenakan tudingan betapa picik dan tidak demokratisnya Islam dalam memilih pemimpin.
