"Mereka seakan tidak peduli kinerja Buwas (Budi Waseso) yang sudah mengungkap kasus korupsi besar. Ada apa? Sementara jika KPK disentuh sedikit saja para aktivis dan LSM antikorupsi teriak-teriak kencang. Apakah sikap diam mereka karena Bareskrim berniat akan membongkar aliran dana KPK ke sejumlah LSM antikorupsi tersebut, sehingga mereka merasa bersyukur Buwas dihabisi?" ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane kepada ROL, Kamis (3/9).
****
Tentu saja Pane tidak sembarangan mengumbar pernyataan ketus dan beresiko tersebut kepada para penggiat HAM yang per hari ini sama sekali memang belum mengeluarkan pernyataan sikap terkait adanya kasak-kusuk jika Komjen Budi Waseso selaku Bareskrim Polri akan dicopot dari jabatannya karena dianggap menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan perlambatan laju perekonomian Indonesia.
Perlambatan ini dikaitkan dengan upaya Buwas untuk membongkar sejumlah dugaan adanya praktek korupsi di Pelindo II yakni pengadaan simulator crane yang juga sempat menjadi trending topic akibat gaya RJ Lino yang marah-marah kepada Sofyan Djalil dan Jokowi. Dirut Pelindo II tersebut bahkan secara demonstratif di depan wartawan mengancam untuk berhenti dari jabatannya jika masih diperlakukan 'tidak semestinya' oleh aparat reserse kriminal khusus yang menyatroni ruangannya. Akibatnya 'aktifitas Pelindo II menjadi tersendat' yang kemungkinan mengakibatkan arus keluar masuk barang di pelabuhan menjadi lama sementara pemerintah sedang memacu proyek Dwelling Time yang berlarut-larut selama ini.
Buwas memang tengah menimbulkan banyak 'kegaduhan' sehingga membuat gerah rejim saat ini, misalnya pernyataan yang diungkapkannya mengenai adanya salah satu capim KPK yang berpotensi kuat menjadi tersangka. Kontan menimbulkan prasangka adanya upaya kriminalisasi jilid kedua oleh Polri ke tubuh KPK.
Setidaknya Buwas telah mampu menimbulkan rasa antipati yang luar biasa dari publik ke tubuh Polri. Publik menilai langkah-langkah yang diambil Buwas merupakan reaksi dari gagalnya Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri karena berdasarkan screening KPK memiliki sejumlah aset yang mencurigakan dan dianggap tidak patut untuk menjabat sebagai Kapolri.
Jika di tilik dari kisruh dan kuatnya aksi tarik menarik kepentingan pelbagai pihak saat itu bisa dibuatkan konfigurasinya yakni kuatnya upaya Teuku Umar untuk tetap memaksakan pelantikan Budi Gunawan dan membuat beberapa pihak Istana harus memutar dadu agar permainan tidak semakin gaduh. Perang pernyataan antara penggiat anti korupsi, Kompleks Senayan, Teuku Umar dan Istana Kepresidenan setidaknya menampilkan konfigurasi yang luar biasa rumit dibalik upaya-upaya pengusungan dan penjegalan, baik Budi Gunawan sebagai Kapolri atau para pimpinan KPK yang digelandang ke balik jeruji.
Buwas pada kasus penangkapan Bambang WIdjojanto di tuding menjadi salah satu pion yang melakukan manuver pada proxy war antara invisible hand (interes politis dari sekian sumber) dan KPK. Dan pria ini melakonkannya dengan sungguh-sungguh.
Pertanyaannya, apakah upaya pembongkaran indikasi adanya praktik korupsi ratusan milyar di Pelindo II dan ungkapan adanya salah satu capim KPK yang memiliki kemungkinan yang kuat untuk menjadi tersangka adalah sebuah manifes besar dari kepentingan-kepentingan tertentu?
Tudingan Pane kepada para penggiat anti korupsi yang bungkam dengan upaya Buwas untuk mengusut dugaan praktik korupsi di Pelindo dikarenakan adanya vested interes antara gerakan anti korupsi yang biasa disuarakan dengan sejumlah gelontoran dana dari KPK kepada mereka yang mana masih jelasnya friksi antara KPK dengan instansi kepolisian (baca: manuver Buwas)?
"KPK memberikan dana kepada LSM, apapun itu label agendanya, apapun alasannya harus diaudit, dijelaskan ke publik," kata Pane, dalam dialog publik 'Audit Kinerja KPK' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Kamis (12/3/2015). Sebelumnya Neta pernah meminta Bareskrim Mabes Polri mengusut penggunaan bantuan dana komunitas KPK itu. Disinyalir dana itu mengalir ke 31 LSM. Namun belakangan tercium LSM seperti Indonesia Coruption Watch dan Pusat Kajian antikorupsi disebut-sebut menjadi LSM 'langganan' yang mendapat bantuan tersebut.
Jika benar, maka Buwas tengah menjadi pelanduk yang mati tergencet oleh beberapa kepentingan yang luar biasa pragmatis. Jika dahulu perlakuan Buwas kepada pimpinan KPK yang sedemikian menimbulkan reaksi yang negatif saat merusak mimpi-mimpi rakyat akan adanya kekuatan luar biasa besar dari KPK untuk memberantas korupsi maka saat dimana Buwas melakuan sebuah tindakan yang juga berpotensi menyelamatkan uang negara tidak mendapatkan reaksi yang positif dari penggiat anti korupsi dan bahkan publik.
Persepsi publik terkait pemberantasan korupsi semakin tidak karuan saat ini, dimana ada kevakuuman Pimpinan KPK saat ini plus hasil pansel yang meyisakan banyak masalah terhadap beberapa calon yang memiliki track record yang buruk dan aksi-aksi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Polri yang dianggap menimbulkan kegaduhan dan mempelambat laju perekonomian negara.
Indonesia akan sulit keluar dari darurat korupsi dan boro-boro mampu menurunkan indeks persepsi korupsi jika persepsi terhadap korupsi itu sendiri tergantung angin bertiup, apakah dari sudut biru, kuning, merah, hijau atau dari sumber unknown. Harapan yang tinggi dari publik terhadap kemampuan negara untuk boro-boro memberantas korupsi untuk mengurangi potensi korupsi saja masih jauh dari harapan.
Oh Buwas, dulu engkau ku sayang sekarang engkau ku tendang! Malang nian nasibmu!
Salam Anti Pemberantasan para Pemberantas Korupsi!
Â
Tautan Rujukan dan inspiratif
- https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Persepsi_Korupsi
- http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/09/02/nu1ey3334-ipw-desak-bareskrim-usut-penyelewengan-dana-kpk-ke-32-lsm
- http://www.tribunnews.com/internasional/2014/12/04/dalam-indeks-persepsi-korupsi-2014-indonesia-urutan-ke-107
Â
Â
