PT BHMN dan Aksesibilitas Masyarakat pada Pelayanan Pendidikan Tinggi

Akan tetapi, sebagaimana sudah dinyatakan oleh Keynes dan Musgrave, pemerintah pada dasarnya dapat melakukan intervensi terhadap hal tersebut melalui instrumen-instrumen kebijakannya, baik fiskal maupun persuasi. Dalam penyediaan pelayanan publik juga telah dikenal istilah voucher atau pemberian bantuan langsung kepada pengguna pelayanan publik, yang dalam dunia pendidikan bentuknya bisa berupa beasiswa. Selain voucher, pemerintah juga bisa menetapkan kewajiban pengalokasian sejumlah persen penerimaan dari mahasiswa untuk diberlakukan subsidi silang bagi PT BHMN. Dalam pada itu, BHMN tetap dapat melakukan pengembangan untuk institusinya sehingga kualitas perguruan tinggi pun meningkat. dengan demikian, selayaknya akses tidak lagi didikotomikan dengan kualitas.

Peningkatan akses jelas merupakan tanggung jawab pemerintah, tapi pelaksanaannya tidak selalu harus dilakukan oleh pemerintah. Jika pemerintah harus melakukan semua hal (mengatur, mengurus, mengawasi, mempertanggungjawabkan), tentu kegiatan pelayanan publik tidak akan mencapai tujuannya. Ilustrasi kasarnya begini: jika semua orang kemudian masuk ke PTN karena PTN sudah dibuat murah, lalu mereka itu tidak mendapatkan ilmu yang selayaknya diterima oleh mahasiswa karena (1) dosennya tidak memiliki kesejahteraan memadai sehingga demotivasi dalam mengajar; (2) tidak memiliki laboratorium yang memadai sehingga tidak pernah mengaplikasikan ilmunya: (3) tidak memiliki perpustakaan yang memadai sehingga ilmu yang diperoleh semata dari dosen yang mengalami demotivasi; maka tujuan nasional "Mencerdaskan kehidupan bangsa" dan lebih jauh "ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia" pun akan sulit tercapai.

Saya percaya, dengan pengaturan yang lebih baik dan tetap memiliki otonomi yang dibutuhkan, keberadaan PT BHMN dapat menjadi harta bagi negara Indonesia tercinta. Untuk Indonesia yang lebih baik.