D
alam sepuluh tahun terakhir kondisi lingkungan hidup memburuk. Tak hanya ditandai oleh naiknya angka bencana ekologis di berbagai kepulauan, yang melahirkan krisis berkepanjangan. Tapi juga gagalnya penegakan hukum pada kasus-kasus lingkungan utama. Dan salah satu penyebabnya adalah lemahnya UU Lingkungan Hidup, sebab Lingkungan Hidup yang bersih dan sehat adalah Hak Asasi warga negara. Negara harus menjamin dan mendukung dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
Tetapi apa yang terjadi sekarang??? Umumnya pada kawasan-kawasan terekploitasi sumber daya alam hingga pesisir dan perkotaan, masih belum meratanya penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat, ini sungguh bertolak belakang. Di sana, krisis warga akibat memburuknya kualitas lingkungan tak berkurang. Dengan meluasnya daratan yang diekstraksi minyak dan gasnya, digali mineralnya, ditebang hutan, hingga dicemarinya waduk, sungai dan laut. Bencana ekologis, macam banjir dan kebakaran hutan makin sering terjadi dan meluas. Proyek skala besar dioperasikan tanpa hitungan daya dukung lingkungan, hitungan resiko bencana, apalagi hitungan pemulihan kawasan dan penghuninya.
Di Indonesia juga mempunyai undang-undang yang mengatur tentang lingkungan itu sendiri yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan tujuan memastikan upaya perlindungan, pemulihan dan bencana-bencana ekologis tidak terulang lagi ke depan.
Lingkungan jangan hanya kita rugikan saja tapi juga harus kita rawat sebaik mungkin, dan sekarang sudah saatnya membuat Hak istimewa untuk lingkungan, kebijakan-kebijakan yang jelas dan tidak merugikan lingkungan pastinya. Dan Hak istimewa lingkungan bisa saja seperti membuat sebuah Bentuk Peraturan Lingkungan, seperti yang diterapkan oleh negara Inggris, yaitu :
- Pengaturan langsung merupakan pengaturan yang memungkinkan untuk mengontrol emisi atau abstraksi bahan bakar yang dapat menyebabkan polusi, terutama didasarkan pada penggunaan lisensi/izin itu sendiri.
- Perpajakkan Lingkungan merupakan alternatif sebagai regulasi konvensional yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku melalui harga, contohnya ialah pajak dan retribusi TPA (Tempat Pembuangan Akhir).
Banyak dari bagian hidup kita dan kegiatan kita sehari-hari yang melanggar undang-undang lingkungan yang memperbesar dampak lingkungan. Legislasi (pembuatan undang-undang) merupakan instrumen penting dalam pengendalian bahaya lingkungan untuk kesehatan.
Orang-orang yang memiliki dan menjalankan perusahaan yang bertanggung jawab untuk penghijauan dan kerusakkan yang dihasilkannya ditangani dengan cerdas dan berpendidikan. Mereka sangat sadar akan undang-undang lingkungan dan dampak lingkungan. Tetapi banyak juga yang sebaliknya, banyak perusahaan yang acuh tak acuh pada lingkungan, ini merupakan salah satu contoh dari kegagalan undang-undang lingkungan. Mari kita cegah dengan memberikan pandangan-pandangan lain terhadap semua itu.
Memang semua ini terdengar seperti, kita sedang hidup dibawah bentuk dari sebuah “aturan lingkungan”? Memang beberapa mengatakan ya dan sangat membenci mungkin, tetapi kenyataannya adalah bahwa undang-undang lingkungan dan pengetahuan kita tentang dampak lingkungan yang kita miliki di planet ini tidaklah cukup membantu. Undang-undang sejauh ini rasanya cukup sukses diterapkan ditingkat pendidikan anak-anak, karena akan menerapkan pikiran bahwa masa depan dunia kita terletak di pundak generasi muda dan pilihan-pilihan yang mereka buat.
“Undang-undang tidak akan pernah mengubah cara hidup, jika mereka tidak melihat manfaatnya dari diri mereka sendiri!! Apa yang akan membuat perbedaan ialah Jika anak memberitahu orang tuanya bahwa mereka membuang sampah di tanah sendiri (lingkungannya) akan mempengaruhi masa depannya”
Source by :
http://www.environment-green.com http://www.envirowise.gov.uk http://mift4hhurrahman.blogspot.com
