Meningkatkan Tax Ratio Indonesia Menjadi 23%: Tantangan Dan Strategi Di Bawah Kepemimpinan Prabowo Subianto

Meskipun kepatuhan formal seperti penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan meningkat, hal ini masih didominasi oleh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang berstatus karyawan. Tantangan terbesar justru berasal dari WP Badan dan pengusaha besar dengan praktik penghindaran pajak masih marak terjadi. Menurut laporan Tax Justice Network (2020), potensi kerugian akibat penghindaran pajak di Indonesia mencapai Rp 67,6 triliun. Selain penghindaran pajak, praktik pengelakan pajak ilegal juga menjadi masalah serius. Banyak perusahaan besar yang memanfaatkan celah hukum dan yurisdiksi bebas pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakan mereka.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, diperlukan serangkaian tindakan, seperti edukasi publik yang lebih luas mengenai pentingnya pajak, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, kerja sama internasional untuk mencegah penghindaran pajak, serta penerapan sanksi tegas bagi pelanggar. Transparansi dalam sistem perpajakan juga menjadi kunci untuk meminimalkan manipulasi data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Reformasi Otoritas Pajak: Menuju Sistem yang Lebih Efektif

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinilai masih memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi pemungutan pajak yang optimal. Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak. Selain itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui Core Tax Administration System (CTAS) menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan data yang lebih efisien, pengawasan yang lebih ketat, dan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak.

Langkah reformasi ini mencakup pembentukan BPN yang independen dengan indikator keberhasilan yang jelas, percepatan implementasi CTAS, peningkatan profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan pajak, serta penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung pengumpulan dan analisis data perpajakan.

Dasar Hukum: Pilar Pendukung Peningkatan Tax Ratio

Dasar hukum peningkatan tax ratio di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah Pasal 18 UU KUP yang mengatur tentang pencegahan praktik penghindaran pajak dan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan yang menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam mencegah penghindaran pajak lintas negara. Selain itu, Pasal 29 UU KUP memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak guna memastikan kepatuhan wajib pajak. Pasal 32 UU KUP mengatur tata cara pengenaan sanksi perpajakan, sedangkan Pasal 2 UU KUP mewajibkan setiap wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Modernisasi administrasi perpajakan diatur melalui Core Tax Administration System (CTAS) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan pajak secara digital.

Membangun Sinergi Menuju Target 23%

Keberhasilan meningkatkan tax ratio Indonesia menjadi 23% bukan hanya bergantung pada pembentukan lembaga baru atau reformasi teknis, tetapi juga pada kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa. Dengan sinergi antara regulasi yang kuat, kepemimpinan yang tegas, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, target tax ratio sebesar 23% di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dapat tercapai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan nasional.