Pemanfaatan aset rampasan korupsi selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan di Indonesia. Setelah aset tersebut berhasil disita oleh penegak hukum, ada dua pilihan utama untuk memanfaatkannya lelang atau publik. Namun, kedua pilihan ini memiliki dilema tersendiri yang perlu dipertimbangkan dengan cermat.
Saya melihat bahwa pilihan pertama, yaitu lelang, memiliki keuntungan yang cukup jelas.
Melalui lelang, aset rampasan korupsi dapat dijual kepada pihak swasta yang bersedia membayar harga tertinggi. Hal ini tentu saja memberikan manfaat finansial bagi negara, karena uang hasil penjualan dapat digunakan untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur atau pembiayaan layanan sosial.
Namun, terdapat kekhawatiran bahwa lelang dapat memberikan kesempatan kepada pelaku korupsi untuk membeli kembali aset yang telah mereka rampas sebelumnya.Â
Jika hal ini terjadi, maka pihak yang melakukan korupsi akan berhasil menyembunyikan aset mereka dari jerat hukum dan hal ini dapat memberikan dampak yang buruk bagi sistem hukum di Indonesia.
Sementara itu, pilihan kedua adalah publik. Melalui pilihan ini, aset rampasan korupsi dapat dijadikan sebagai milik publik. Hal ini dapat memberikan dampak positif, karena dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menegakkan hukum dan menghindari praktik korupsi.
Selain itu, publikasi aset rampasan korupsi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti penggunaan kembali aset-aset tersebut untuk kepentingan sosial seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
Namun, pilihan publik juga memiliki risiko tersendiri. Terdapat kemungkinan bahwa aset rampasan korupsi tidak akan digunakan secara efektif oleh pemerintah atau masyarakat. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran bahwa aset tersebut akan dicuri atau rusak karena kurangnya pengawasan dan perawatan.
Dalam menyelesaikan dilema ini, saya berpendapat bahwa kedua pilihan perlu dipertimbangkan dengan cermat dan berdasarkan kasusnya masing-masing. Pilihan lelang mungkin lebih tepat dalam kasus aset yang bernilai besar atau memiliki potensi besar untuk dijual dengan harga tinggi.Â
Di sisi lain, pilihan publik mungkin lebih tepat untuk aset yang memiliki nilai sosial yang besar, seperti tanah untuk taman kota atau bangunan untuk kepentingan masyarakat.
