Surabaya - Wacana usulan dari salah satu Anggota DPR RI mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI yang dimana saat ini sedang hangat. Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMMI) Jawa Timur menganggap usulan ini bisa mencederai semangat reformasi.
"Pemisahan Kepolisian dari ABRI atau TNI merupakan produk reformasi yang berorientasi pada perbaikan lembaga Polri itu sendiri. Perbaikan itu bertujuan agar lebih profesional maupun independen dalam penegakan hukum. Apabila diusulkan dibawah kementerian maka akan mencederai semangat reformasi bahkan membuat Polri tidak memiliki sikap profesional maupun Independen." Ujar Edo Ketua KAMMI Jawa Timur.
Disisi lain, Penempatan Polri di bawah Kemendagri atau TNI akan berisiko membuka peluang intervensi politik dan bahkan memperburuk sistem penegakan hukum di Indonesia.
"Intervensi politik bisa terbuka peluang jika dibawah Kementerian atau TNI, Bahkan bisa memperburuk sistem penegakan hukum. Jadi harus tetap berada di posisi independen dan profesional. Dan sisi lain harus bersama-sama berkomitmen terhadap prinsip demokrasi dan amanat reformasi" ucap Edo Ketua KAMMI.
Tapi di sisi lain, KAMMI Jawa Timur mendukung penguatan Polri secara internal, tanpa harus mengorbankan kedudukan institusionalnya saat ini. Karena hal ini tidak relevan untuk mengubah status kedudukan Polri.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
