9 Negara Ini Terjerat Utang Skema OBOR Tiongkok, Bagaimana Indonesia?

Mei 2017, ketika musim semi hampir berakhir di Tiongkok, Presiden Jokowi dengan penuh harap membawa 11 menterinya menghadiri KTT One Belt One Road (OBOR) yang diinisiasi oleh Tiongkok. KTT ini dihadiri oleh 60-an negara, baik yang sedang menjalankan proyek OBOR maupun yang akan menjalin komitmen dengan Tiongkok.

OBOR merupakan ambisi Tiongkok menjalin konektivitas dan jalur infrastruktur yang memadai di area perdagangan yang dulu dikenal sebagai jalur sutra, baik darat maupun laut. OBOR ini inisiasi Presiden Tiongkok, Xi Jinping di akhir tahun 2013 dan dipromosikan oleh PM Li Keqiang ke Eropa dan Asia. Untuk OBOR,  Tiongkok akan mengeluarkan USD 1tTriliun demi membiayai proyek infrastruktur di berbagai negara. 

Ketika pertemuan di bulan Mei 2017, Jokowi menanda tangani MoU komitmen sebesar USD 50 miliar atau sekitar Rp 650 triliun.

Tetapi hingga awal 2018, eksekusinya baru USD 5-6 miliar. Maka di bulan Aprl ini saja Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sudah ke Tiongkok membicarakan tindak lanjut komitmen tersebut. Dan bulan Mei ini rencananya PM Tiongkok akan bertemu JK.

Apakah investasi tersebut akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia?

Jika melihat program ILC kemarin, dari sektor tenaga kerja saja sudah bermasalah. Perwakilan pekerja dari Morowali menunjukkan buktinya.  Parahnya, warga Morowali dimatikan listriknya karena tidak boleh menonton ILC.

Selain itu, efek ganda ke ekonomi lokal juga minim, karena menurut temuan Yoris (politisi Golkar) di Gresik, ada pabrik yang hingga juru masak dan satpamnya saja dari Tiongkok. Bukan itu saja mereka menyetok bahan makanan sendiri hingga tidak perlu  beli dari penduduk lokal.

Mengapa ini terjadi? Apakah karena OBOR lebih untuk kepentingan ekonomi Tiongkok yang mandek jika tidak melakukan ekspansi keluar? Pertumbuhan ekonomi Tiongkok hanya 6,8%, sementara negara ini membutuhkan pertumbuhan 10%  untuk memberi makan 1,39 miliar rakyatnya? 

Juga untuk menjual produk produk infrastruktur serta barang lainnya dari Tiongkok yang oversuplai. Sementara konektivitas ini kian penting bagi arus barang Tiongkok, mengingat pangsa pasar terbesarnya AS tergerus karena kebijakan pajak Donald Trump.

Dan tadi, baru saja, saya membaca runing text di sebuah stasiun televisi yang mengabarkan bahwa Rini menyebut kereta cepat Jakarta-Bandung akan selesai 2021. 

Yang perlu diingat, banyak kritik terhadap proyek infrastruktur di OBOR. Diantaranya kualitas produk dan pengerjaan yang jelek. Kemudian yang parahnya, ada 9 negara yang sekarang tertekan ekonominya karena jeratan utang dari proyek OBOR.  

Negara tersebut adalah Srilangka, Djibouti, Kyrgistan, Laos, Maldives, Tajikistan, Montenegro, Mongolia, Pakistan. Srilangka, Djibouti, dan Maldives malah telah menyerahkan pelabuhannya yang strategis kepada Tiongkok karena tidak mampu membayar hutang. 

Dan Indonesia? Tekanan utang BUMN juga kian membengkak, dan beberapa dikhawatirkan akan gagal bayar berdasarkan sorotan S&P. Membangun infrastruktur juga harus berdasarkan kajian yang mendalam. Jangan sampai jadi tetapi nggak terpakai, sementara utang tetap harus dibayar.