Data BPS memang menyebutkan bahwa per Maret 2015, kemiskinan di Indonesia meningkat 860.000 dibandingkan dengan September 2014. Total orang miskin per Maret 2015 itu menjadi sekitar 28,59 juta orang atau 11,22% dari populasi rakyat Indonesia. Data BPS tersebut juga menunjukkan makin tingginya indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan. Apakah data ini akan membuat hati semakin sensitif untuk bisa empati dan simpati?
Bagi saya, tidak ada indikator yang paling sahih dari terpilihnya seorang pemimpin, pejabat, termasuk juga wakil rakyat, selain berkurangnya kemiskinan, berkurangnya pengangguran, peningkatan GDP/kapita secara umum.
Dengan kondisi ekonomi yang lesu seperti ini, bukan saja kemiskinan meningkat, tetapi baru saja saya membaca beberapa pabrik mulai mem-PHK karyawannya. Di Bekasi 5 pabrik tutup, beberapa efisiensi pengurangan karyawan, dan diperkirakan tingkat PHK akan bisa mencapai 100.000 orang. Disaat seperti ini, bukan sekedar paket kebijakan yang dibutuhkan, tetapi juga bagaimana para pejabat, wakil rakyat bisa menunjukkan kepedulian?
Apakah pantas dengan kondisi seperti itu, wakil rakyat serta pejabat publik menuntut kenaikan tunjangan? Menurut Kementerian Keuangan, wajar kok, pada naik, karena lembaga lain juga naik. Rata-rata kenaikan anggota DPR Rp 20 juta/bulan. Wajar menurut siapa? APBN untuk kepentingan rakyat atau kepentingan pejabat?
Ada lagi di item slip gaji pejabat, wakil rakyat tersebut yang saya tidak mengerti. Terkait tunjangan kehormatan. Itu untuk apa? Bukankah secara struktural posisi seseorang juga sudah menunjukkan perbedaan tunjangan? Mengapa adalagi yang disebut tunjangan kehormatan? Beban kerja kehormatannya dimana? Benarlah jika ada istilah 'gila hormat' dan itu dituangkan dalam angka? Rasanya seperti mengada-ada agar dana itu keluar dari APBN?
Indonesia bukanlah negara dengan rakyatnya yang mampu. Jika dirata-ratakan GDP/kapita, maka Indonesia urutan 118 (WB, 2014) dengan angka US$ 3,514 atau Rp 41,8 juta/tahun atau Rp 3,48 juta/bulan. Jika take home pay anggota DPR dengan kenaikan itu mencapai Rp 70-80 juta, maka itu berarti sekitar 23 kali llipat rata-rata GDP/kapita Indonesia. Itu bukan perbandingan gaji pejabat terkait dengan pendapatan orang termiskin di Indonesia, tetapi rata-rata GDP/kapita. Seharusnya ada standar berapa take home pay pejabat dibandingkan dengan GDP/kapita rakyat yang dipimpinnya, sehingga ada kepantasan, bahwa jangan sampai pejabat makin sejahtera sementara rakyat yang dipimpin makin terpuruk.
Salam prihatin, semoga ekonomi Indonesia segera pulih, dan semoga Indonesia memiliki pemimpin & wakil rakyat yang peka, humanis, adil, cerdas, dan memang sungguh-sungguh peduli dan sayang sama rakyatnya. Amiin YRA.
