Ketika Masyarakat Kelas Ekonomi Jadi Sasaran 'Tembak' Selisih Kurs dan Harga BBM Dunia

[caption id="attachment_401885" align="aligncenter" width="600" caption="Ilustrasi/Kompas/Priyombodo"][/caption]

Kenaikan tarif Kereta Api (KA) kelas ekonomi per 1 April 2015 ini bukan sekedar 10-20%, tetapi ada yang mencapai 150%!. PT. KAI mengumumkan tarif baru kereta api kelas ekonomi jarak sedang dan jauh, yang berkisar dari 44% - 150%.

Hallow pemerintah, gak salah ini. Perasaan kemarin ada yang mau bagi-bagi duit APBN ke parpol Rp 1 Trilyun per parpol loh. Daripada duitnya dibagi ke parpol, ya mending subdisi tarif kereta ekonomi  atau untuk membangun infrastruktur kereta api, andalan transportasi publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini.

Yang parahnya, PT. KAI menaikkan tarif kereta karena 4 alasan, yaitu fluktuasi harga BBM, perubahan pedoman penghitungan Permenhub menjadi no.69/2014, perubahan margin dalam penghitungan biaya operasional KA ekonomi, dari 8% menjadi 10%, dan fluktuasi kurs dollar AS terhadap rupiah terkait impor suku cadang. Yaelah, kenapa suku cadang yang remeh temeh gitu pake impor segala? Sudah tahu rupiah melemah, harusnya kan dicari didalam negeri lah. Enak donk, tinggal impor, eh selisih kurs dibebankan ke tarif kereta.

Ada satu komponen yang tidak dimasukkan dalam penghitungan tarif kereta api diatas: daya beli masyarakat kelas ekonomi. Disaat masyarakat tersandera oleh harga beras yang menjulang, harga BBM yang kembali naik, apakah PT. KAI tidak memperhitungkan daya beli masyarakat yang tergerus oleh naiknya harga berbagai macam kebutuhan pokok tersebut?

Kereta api sangat penting sebagai alat transportasi andalan mobilitas manusia dari satu kota ke kota lain. Dan jika dihitung dampak ekonomi dari mobilitas tersebut, rasanya tentu setara atau bahkan lebih daripada Jokowi membangun waduk ataupun irigasi yang sifatnya setempat. Yah ini penting juga, tetapi akses mobilitas yang murah kemana-mana sangat jauh berdampak secara ekonomi, mengalirkan uang dari kota ke desa/kota kecil, barang atau produk dari desa/kota kecil ke kota besar.

Masih banyak manusia Indonesia yang mengangkat barang dagangannya, mengandalkan kereta api untuk menjualnya ke kota lain. Atau bahkan ada banyak orang yang menglajo, datang ke Jakarta, sekedar jualan disini, di mana daya beli orang Jakarta tinggi sekali. Dan pulang ke daerahnya membawa bekal nafkah untuk keluarganya.

Di sisi lain, bukankah PT.KAI sudah meraih keuntungan trilyunan dari bagian logistiknya? Inilah era baru keuntungan PT.KAI, di saat perusahaan-perusahaan besar tidak bisa lagi mengandalkan truk sebagai alat distribusinya, tetapi mulai beralih ke kereta api. Disinilah seharusnya PT. KAI fokus secara profesional dan bersifat komersial.

Sementara untuk rakyat kelas ekonomi, tetap seharusnya pemerintah memiliki kepedulian untuk mensubsidi. Apalagi indeks gini Indonesia makin tinggi, yang berarti  jurang atau kesenjangan antara yang kaya dan yang tidak mampu semakin dalam. Jangan justru masyarakat kelas ekonomi ini yang menjadi sasaran tembak gejolak ekonomi dunia.

Lagian, rakyat Indonesia memiliki pemerintah, yang seharusnya punya sistem dalam melindungi rakyatnya dari dampak selisih kurs dan harga BBM dunia ini. Kalau semua dilempar ke pasar bebas, untuk apa kita punya pemerintah dan bayar pajak? Apa untuk menjadi ‘bancakan’ parpol?

Ya sudah, gitu aja. Salam Kompasiana!