Saya pernah baca diinternet, pemimpin daerah yang mencantumkan jumlah penghargaan yang didapatnya. Bisa 50, 70, wuih banyak bener. Tetapi secara saya pernah pengalaman ikut suatu kementrian penilaian ke daerah, saya tahu, bisa jadi kemenangan itu karena KKN!
Yups, sebelum ke Mesir, saya beberapa kali ikut penilaian kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk menilai apakah suatu daerah sudah menerapkan pelayanan publik yang baik atau belum. Ketika itu saya sebagai tim penilai didaerah Sumatera Barat, Lampung dan Jawa Timur. Dan karena tidak mengikuti pembahasan metodologinya, saya hanya menerima beberapa lembar kertas untuk diisi, terkait indikator penilaian.
Penilaian ini menurut saya sangat lemah, karena:
1. tim hanya datang sehari, yang mana menurut saya tidak cukup untuk menilai suatu sistem secara keseluruhan
2. tidak ada kuesioner terhadap penerima manfaat kebijakan, dalam hal ini masyarakat umum
3. yang ditanya hanya pihak pemerintah, yang tentu hanya menunjukkan yang baik-baik saja
4.pemda setempat sudah siap dengan kedatangan tim, jadi saya kahwatir sudah direkayasa
Kelemahan penilaian ini sudah saya sampaikan ke panitia. Yang parahnya, saya melihat sendiri, ketika di Sumaera Barat, seorang bupati memberikan amplop kepada panitia di bandara. Ya ampun, saya marah sekali. Di bandara itu juga ketua timnya saya tanya, untuk apa uang itu? Dia tidak menjawab.
Itu ndilalahnya saya melihat sendiri. Bagaimana jika tidak? Karena ketika interview, beberapa orang dipisah (kami4 orang). Bisa jadi di tempat tadi tertutup, kepala tim sudah menerima 'sesuatu"?
Kemudian, ketua tim sempat menelpon saya menyatakan untuk mengambil 'bagian' saya. Saya juengkell sekali. Saya bilang, penilaian ini tidak kredibel,karena menerima suap! Eh, dia kelimpungan, akhirnya bilang, uangnya kalau gitu disumbangkan saja ke panti asuhan. Saya bersikeras uang itu harus dikembalikan! Tetapi dia ngotot kasih ke panti asuhan saja. Akhirnya saya bilang terserah dah! Yang jelas,saya bilang saya kecewa sekali kepada tim penilai dan berulang bilang tim ini tidak kredibel! Tahun depan, saya langsung dihapus sebagai tim. Ya baguslah!
Selain kasus itu, KKN yang terlihat kasat mata adalah jika yang mengadakan dari lomba kementrian yang terkait dengan kepala daerah tertentu. Misalnya sama-sama satu partai. Itu juga sangat bias menilainya. Jadi ya gitulah.
Memang, lomba antar daerah ini sangat baik,agar daerah bisa berkompetisi melakukan yang terbaik bagi rakyatnya. Tetapi jika bias dalam menilai, bagaimana kemenangan tersebut bisa disebut kredibel?
Ya sudah,gitu saja. Salam Kompasiana!