Yang ada, keberadaan dewan ini bisa bisa malah memberatkan APBD DKI Jakarta. Maklum, untuk akhir tahun lalu saja anggota DTKJ melakukan studi banding di beberapa negara Eropa untuk masalah transportasi publik. Berapa milyar biaya studi banding dari APBD tersebut? Pola yang sama bagi birokrasi dalam menghabiskan anggaran?
Dan hasil studi banding tersebut? Wallahu 'alam bisshowab.
Ya Sudah, gitu aja. Salam Kompasiana!
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!