[caption id="attachment_324429" align="aligncenter" width="624" caption="Ilustrasi/Admin (Kompas.com)"][/caption]
Sekarang ini Tempo sedang mengangkat kasus mengenai Jual Beli Sertifikasi Halal MUI-nya Indonesia di Australia. Disinyalir, biaya sertifikasi ini mahal sekali, termasuk biaya untuk mendatangkan auditor ke lokasi.
Kebetulan pula, hari Jumat lalu, saya juga ke Tempo TV untuk diskusi mengenai isu ini. Ada narasumber dari MUI, dan yang datang langsung adalah ketua MUI, yaitu Pak Amidhan. Tentu saja,  Pak Amidhan membantah isu ini dengan menyatakan bahwa berita itu tidak benar, bahwa itu adalah kesalahan/kelemahan pengawasan, dan MUI bisa jadi memang lemah dalam hal ini.
Tetapi di luar bantahan beliau mengenai masalah ini, otoritas MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi Halal perlu dikritisi. Dan kelemahan ini pula yang akan membuat sistem di MUI banyak 'bolong'nya, sangat besarnya 'peluang korupsi', termasuk isu jual-beli sertifikasi itu.
[caption id="" align="aligncenter" width="576" caption="Menuju Harmonisasi Standar Halal ASEAN. Peran MUI?"]
Kelemahan tersebut adalah:
1. Sandaran legal penunjukan MUI sebagai lembaga otoritas yang mengeluarkan sertifikasi Halal itu tidak ada. MUI itu ormas, bukan lembaga negara. DI UU Pangan No. 18 tahun 2012 Pasal 95, hanya disebutkan bahwa lembaga penjaminan Halal itu dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah.
Hingga kini, sandaran legal yang diharapkan itu adalah RUU Penjaminan Halal. Sayang, di RUU ini terjadi tarik-menarik kepentingan antara Kementerian Agama dan MUI masalah sertifikasi Halal ini.
Dan yang parahnya, sertifikasi Halal dari negara lain tidak diakui oleh MUI sini. Mengapa? Jadi walau sudah disebut Halal misalnya di Malaysia atau Thailand, masuk ke Indonesia tetap harus bayar lagi untuk sertifikasi Halal? Bayangkan, berapa banyak arus produk pangan impor yang masuk ke Indonesia tersebut harus melalui MUI.
Ini membuat biaya dua kali lipat. Ketika saya tanyakan ke Pak Amidhan, mengapa tidak diakui? Beliau menjawab karena tafsirnya beda. Tetapi kan yang menafsirkan ulama juga? Ampun dah, bikin tidak efisien. Atau ini akal-akalan memang supaya bayar lagi?
Kemudian, karena bukan lembaga negara, apakah BPK atau KPK bisa melakukan audit terhadap pengelolaan sertifikasi ini? Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya kepada publik?