Itu belum termasuk kerapnya meeting yang diadakan disini, yang harus dihadiri oleh perwakilan pemerintahan negara berkembang-miskin. Kadang yang datang hingga puluhan orang, karena harus merepresentasikan berbagai isu yang harus dibahas bersama.
2.Pendanaan PBB sudah mulai ke kampanye pendanaan publik, termasuk di negara-negara berkembang. Mungkin sering merasa, kalau belanja di minimarket di Indonesia, kasir menanyakan, kembalian bisa disumbangkan untuk UNICEF? atau UNESCO? Karena krisis keuangan yang melanda AS dan Uni Eropa, dan sikap politik PBB yang semakin 'netral' membuat penggelontoran dana ini dikurangi. Ingat kan ketika UNESCO mengakui Palestina, dana AS untuk UNESCO langsung ditarik.
3. Jika kantor PBB berada di salah satu negara berkembang-miskin, terlihat jelas bahwa sebuah kantor disini merupakan representasi dari negara-negara yang hendak dibela atau diakselerasi oleh PBB standar kehidupannya. Jadi berada ditengah, terjangkau, tidak di menara gading, merupakan kesan dari PBB yang 'merakyat'.
Ya sudah gitu aja. Salam Kompasiana!
