  Pandemi COVID-19 telah menguji kemampuan berbagai negara dalam merespons krisis kesehatan global. Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun di Asia Tenggara dengan karakteristik demografis, geografis, dan budaya yang serupa. Baik Indonesia maupun Malaysia menghadapi lonjakan kasus COVID-19 pada awal 2020. Dengan populasi besar dan struktur masyarakat yang beragam, kedua negara menghadapi tantangan berat dalam menekan penyebaran virus. Malaysia, yang memiliki populasi sekitar 32 juta, memberlakukan Movement Control Order (MCO) atau lockdown penuh pada Maret 2020. Kebijakan ini melarang hampir semua aktivitas publik, kecuali untuk kebutuhan mendesak.
  Di sisi lain, Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta, memilih pendekatan bertahap melalui PPKM. Alih-alih memberlakukan lockdown total, pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan aktivitas berdasarkan tingkat keparahan pandemi di daerah tertentu. PPKM mulai diterapkan dalam bentuk mikro pada Januari 2021 dan berkembang menjadi PPKM Level hingga Juli 2021. Pendekatan MSS dalam membandingkan kebijakan ini didasarkan pada kesamaan mendasar antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara memiliki kesamaan geografis sebagai negara tropis, struktur masyarakat yang majemuk, serta tingkat urbanisasi yang relatif tinggi. Namun, hasil kebijakan yang berbeda dapat dikaitkan dengan perbedaan dalam pendekatan pemerintah, kapasitas sistem kesehatan, dan respons masyarakat terhadap aturan yang diberlakukan.
   Lockdown di Malaysia menonjolkan pendekatan sentralistik yang tegas. Ketika MCO diberlakukan, pemerintah Malaysia langsung menutup perbatasan internasional, melarang perjalanan antarnegara bagian, dan membatasi hampir semua aktivitas masyarakat. Kebijakan ini berhasil menekan penyebaran virus dalam waktu singkat. Pada pertengahan 2020, Malaysia mencatat penurunan signifikan dalam jumlah kasus aktif, menjadikannya salah satu negara dengan respons awal yang paling berhasil di Asia Tenggara. Namun, keberhasilan ini tidak tanpa biaya. Lockdown ketat menyebabkan gangguan ekonomi yang signifikan. Usaha kecil dan menengah (UKM), yang menjadi tulang punggung ekonomi Malaysia, mengalami penurunan pendapatan drastis. Tingkat pengangguran melonjak, dan banyak pekerja migran terpaksa kehilangan pekerjaan. Meskipun pemerintah menyediakan paket stimulus ekonomi, dampaknya tetap terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
  Di sisi lain, pendekatan sentralistik Malaysia memungkinkan pemerintah mengontrol distribusi vaksin dengan efisien. Program vaksinasi yang dimulai pada Februari 2021 menunjukkan hasil positif, dengan tingkat vaksinasi yang relatif tinggi dalam waktu singkat. Hal ini membantu Malaysia memulihkan kondisi ekonominya secara bertahap pada 2022.
  Sebaliknya, pendekatan PPKM di Indonesia mencerminkan desentralisasi yang lebih besar. Mengingat luasnya wilayah dan keberagaman kondisi di setiap daerah, pemerintah memilih memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengatur pembatasan sesuai kebutuhan. Konsep PPKM mikro, misalnya, melibatkan RT/RW dalam pengawasan dan penanganan kasus COVID-19. Pendekatan ini menunjukkan kelebihan dalam hal fleksibilitas. Daerah yang tidak terlalu terdampak dapat tetap menjaga stabilitas ekonominya, sementara daerah dengan tingkat infeksi tinggi dapat menerapkan pembatasan lebih ketat. Namun, pelaksanaan PPKM juga menghadapi tantangan besar. Ketidakseragaman kapasitas pemerintah daerah dan kurangnya koordinasi sering kali menghambat efektivitas kebijakan ini.
  Selain itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap PPKM cenderung rendah dibandingkan Malaysia. Faktor ini dipengaruhi oleh beragam aspek, termasuk kesadaran masyarakat, kondisi ekonomi, dan ketegasan penegakan hukum. Program vaksinasi di Indonesia juga menghadapi tantangan logistik, terutama dalam menjangkau wilayah terpencil, meskipun pemerintah berupaya keras mempercepat distribusi vaksin sejak pertengahan 2021.
  Ketika membandingkan kedua pendekatan ini, perlu dipahami bahwa tidak ada strategi yang sepenuhnya bebas dari risiko. Malaysia, dengan lockdown ketatnya, berhasil menekan angka kasus dalam jangka pendek, tetapi menghadapi tantangan ekonomi dan kesehatan mental masyarakat akibat pembatasan yang berkepanjangan. Indonesia, dengan PPKM yang fleksibel, berhasil mempertahankan roda ekonomi tetap berputar meskipun kasus COVID-19 tidak dapat sepenuhnya dikendalikan pada tahap awal. Namun, pendekatan ini menunjukkan peningkatan efektivitas dalam jangka panjang, terutama setelah vaksinasi diperluas dan koordinasi antarwilayah diperbaiki.
  Analisis melalui pendekatan MSS menunjukkan bahwa strategi penanganan pandemi tidak bisa diterapkan secara seragam, bahkan untuk negara yang memiliki banyak kesamaan. Malaysia menunjukkan kekuatan pendekatan sentralistik dalam situasi darurat, sementara Indonesia menonjolkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi keberagaman. Ke depannya, kedua negara dapat belajar dari kelebihan dan kekurangan masing-masing. Malaysia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan desentralisasi dalam situasi tertentu, sedangkan Indonesia perlu meningkatkan koordinasi dan penegakan hukum untuk mendukung kebijakan yang telah diterapkan.
   Pandemi ini tidak hanya menjadi ujian bagi sistem kesehatan, tetapi juga bagi daya adaptasi pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada solusi tunggal untuk semua masalah, tetapi adaptasi terhadap kondisi lokal adalah kunci keberhasilan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
