Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kualitas audit dalam etika bisnis, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu etika audit. Etika Auditing adalah suatu sikap dan perilaku mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif bukan subjektif, yang berkaitan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi. Editor diharapkan menerapkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut :
1.Integritas
2.Objektivitas
3.Kerahasiaan
4.Kompetensi
5.Akuntabel
6.Perilaku profesional
Kualitas audit biasanya diukur dengan pendapat profesional auditor yang didukung oleh bukti dan penelitian objektif. Dimana auditor memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pemegang saham jika mereka memeberikan laporan audit yang independen,dapat diandalkan dan didukung dengan bukti audit yang memadai (FRC,2006). Salah atu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan infomasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan dan memastika kesesuaian antara laporan leuangan yang disusun oleh manajemen dengan standar akuntansi yang ada. Lalu bagaimana jika akuntan publik melakukan kesalahan dan memberikan opini laporan keuangan yang di auditnya tidak sesuai. Seperti kasus yang pernah terjadi di KAP Purwantono, Suherman dan Surja yang merupakan afiliasi Ernst & Young (EY) di indonesia, yang di denda US$1 juta setelah regulator audit AS memberikan label penyimpangan pemeriksaan,terhadap hasil audit pembukuan salah satu kliennya.
ISI
 Disebutkan KAP Purwantono ,Suherman dan Surja telah merilis hasil audit sebuah perusahaan telekomunikasi Indonesia pada tahun 2011, yang menampilkan opini berdasarkan bukti-bukti yang tidak memadai . Sebuah perusahaan mitra EY yang mengkaji ulang hasil audit menemukan kejanggalan bahwa hasil audit perusahaan telekomunikasi itu tidak menyajikan dukungan yang memadai, mengenai pencatatan sewa 4.000 ruang di menara telpon selular.
 Berlandaskan pada hasil temuan-temuan PCAOB menindaklanjuti dengan mengenakan denda US$1 juta kepada KAP Purwantono, Suherman dan Surja, dan memberi sanksi kepada dua mitranya. Hasil audit perusahaan telekomunikasi pada tahun 2011 itu melibatkan Roy Iman Wirahardja dan James Randall Laeli, bekas direktur praktik profesional ET untuk Asia Pasifik dengan status wajar tanpa pengecualian. PCAOB menuatakan juga bahwa tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit laporan pada tahun 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan belasan pekerjaan audit baru yang "tidak benas" sehingga menghambat proses pemeriksaan.
 Bukan pertama kalinya KAP Ernst & Young melakukan pelanggaran kode etik profesi akuntan publik. Sebelumnya, terjadi juga kasus yang akhirnya kantor akuntan publik partner dari E&Y dikenakan sanksi karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hansol Internasional Tbk (MYRX). Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun dan juga pada tahun 2017, Dewan kehormatan Ikatan Indonesia (IAI), Anton Silalahi menilai PT Ernst & Young melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik karena melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan PT Tiga pilar Sejahtera Food Tbk, dan kasus selanjutnya merupakan kasus KAP Ernst & Young yang menampilkan opini berdasarkan bukti-bukti yang tidak memadai pada hasil audit PT Indosat Ooredo.
 Dalam melaksanakan tugasnya, auditor dihadapkan pada berbagai macam situasi yang memilki risiko tinggi antara lain adanya hubungan istimewa, kualitas komunikasi, klien yang tidak kooperatif, klien baru pertama kali diaudit dan klien bermasalah (Suraida, 2005).
 Hubungan yang terjalin lama antara KAP dan klien dapat mengakibatkan sesuatu hal negatif terhadap hasil audit yang dikeluarkan, dikarenakan rasa nyaman yang timbul. Disatu sisi auditor harus memperhatikan kredibilitas dan etika profesi namun di sisi lain auditor harus menghadapi tekanan dari klien. Apabila auditor tidak dapat menolak tekanan tersebut seperti tekanan emosional, personal ataupun keuangan maka hasil audit yang dikeluarkan dapat diragukan indepedensinya. Maka diperlukan rotasi KAP untuk menghindari kasus yang terjadi seperti kasus PT Indosat Ooredo dengan KAP E&Y.
 Seperti yang telah dikeluarkan oleh IAPI kode etik profesi akuntan publik dimana terdapat prinsip dasar yang harus diterapkan setiap individu dalam kantor atau jaringan kantor, baik yang merupakan anggota IAPI, maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yanga memberikan jasa profesional yang meliputi jasa asuransi dan jasa selain asuransi.
Kesimpulan
Kasus kegagalan PT Ernst & Young dalam mengkaji kembali hasil audit dalam menemukan kejanggalan bahwa hasil audit perusahaan telekomunikasi itu tidak menyajikan dukungan yang memadai, mengenai pencatatan sewa 4.000 ruang dimenara telpon selular dan malah tergesa-gesa dalam memberikan opini wajar tanpa pengecualian , merupakan hal yang sangat disayangkan. Dengan KAP Ernst & Young yang merupakan salah satu dari The Big Four Auditors, integritas serta objektivitas yabg merupakan hal yang sangat penting dalam suatu profesi yang telah dibangun lama dapat menjadi diragukan oleh masyarakat atau pemakai laporan hasil audit. Maka diperlukannya sikap integritas dan terus berpegang pada kode etik yang berlaku alam mengembangkan profesi sebagai akubntan publlik sehingga dapat menghindari kasus ini terulang lagi.
