Sebelum masa reformasi, Indonesia masih bisa dikira sebagai sebuah negara baru. Warga dan pemimpinnya baru saja meraih kemerdekaan dan mereka tidak ingin negara baru mereka dijajah lagi oleh negara atau ideologi yang tidak baik. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Untungnya, pada saat masuknya masa Reformasi, posisi Indonesia sebagai sebuah negara sudah cukup solid. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai membuat hukum-hukum dan legislasi yang lebih menghargai hak asasi manusia untuk bebas berpendapat.
Semua orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat. Meskipun itu, tentu saja hak ini harus diberi pembatasan agar tidak digunakan oleh orang jahat untuk mengakibatkan kerusuhan, kekerasan, atau kebencian.Â
Pembatasan-pembatasan terhadap hak bebas berpendapat, seperti pada KUHP Pasal 317-319, sebenarnya cukup masuk akal. Hal-hal yang dibatasi antara lain adalah tuduhan palsu, pemberitahuan palsu, kebencian terhadap kelompok tertentu, dan ancaman kekerasan. Tapi pada Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 (UU ITE), semua detil ini dihilangkan, dan dikategorikan dengan pernyataan ambigu "Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".Â
Baik dengan sengaja atau tidak, definisi ambigu ini bisa digunakan oleh pejabat atau orang berprofil tinggi lain tidak hanya untuk menghukum penyebaran informasi palsu, tetapi juga mengkriminalisasikan laporan dari warga mengenai korupsi oleh pejabat, keluhan konsumer mengenai perusahaan, atau pemberitaan kritis dari media.
Kasus-Kasus Penyalahgunaan UU ITE
Salah satu korban pertama penyalahgunaan hukum cacat ini adalah Bersihar Lubis, seorang reporter asal Medan, yang divonis 1 bulan penjara atas pencemaran nama baik setelah dia menulis sebuah artikel opini di Koran Tempo yang mengkritik keputusan Jaksa Agung untuk melarang penyebaran sebuah buku sejarah SMA.Â
Fifi Tanang, yang menulis surat pembaca yang dimuat di Warta Kota edisi 4 November 2006 mengenai bagaimana dia ditipu Rp.2,25 miliar oleh sebuah perusahaan perumahan, divonis 3 tahun kemudian pada 14 Mei 2009 dengan hukuman penjara 6 tahun dan masa pengamatan 1 tahun setelah dilaporkan oleh perusahaan yang menipunya. Khoe Seng Seng, dan Kwee Meng Luan juga menulis surat pembaca yang serupa dan melaporkan penipuan tersebut ke polisi. Mereka dihukum penjara 1 tahun. Sebelum dihukum mereka bertiga mengalami proses pengadilan yang berjalan selama kurang lebih 2 tahun, menguras keuangan mereka dan juga menghambat atau bahkan menghentikan kemampuan mereka untuk menjalankan usaha-usaha mereka.
Dua aktivis Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho dan Illian Deta Arta Sari mengkritik polisi karena mengivestigasi petugas KPK atas tuduhan palsu. Hal ini menyebabkan mereka ditahan oleh polisi untuk diinterogasi atas tuduhan pencemaran nama baik dari 9 bulan sebelumnya.
Mengapa Pasal 27 UU ITE Cacat
Pasal 27 UU ITE mengkategorikan semua "Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagai tindakan kriminal. Definisi ambigu ini secara efektif membuat semua hak bebas berpendapat menjadi tidak berlaku. Dengan pasal ini, kritik, masukan, atau opini apapun bisa menjadi tindakan kriminal apabila seseorang menganggapnya mencemarkan nama baik mereka.
