Hilangnya Gas LPG 3 Kg di Pasaran, Karena Kebijakan?

Defisit

Berdasarkan data 2022 dan 2023 permintaan LPG demkian besar, mencapai 8 juta ton per tahun. Sementara produksi LPG Indonesia rendah, hanya sekitar 2 juta ton. Artinya terjadi defisit 6 juta ton. Impor pun tak bisa terhindari. Ketika terjadi pengurangan subsidi impor, barang menjadi langka di pasaran. Untuk antisipasi problem kelangkaan,  pemerintah tengah  gencar melepas elpiji 3 kg nonsubsidi ke pasaran dengan harga sekitar Rp56.000.

Nampak cara negara mengatur kebutuhan rakyat dalam kerangka  bisnis  dengan rakyat sebagai  konsumen. Hal itu dilakukan dengan langkah memberi subsidi lalu  menguranginya. Kemudian menggelontorkan elpiji nonsubsidi dengan harga yang berlipat-lipat. Tentu saja rakyat tetep akan membeli meski harganya melangit, karena gas kini merupakan kebutuhan pokok untuk memasak.

Tentunya juga, elpiji yang tidak bersubsidi ini akan menambah  pundi-pundi Pertamina, namun membebani rakyat.  Hal itu mengonfirmasi bahwa  hubungan yang terjadi pada negara dan rakyat  secara transaksional  Hubungannya adalah  transaksi  antara penjual terhadap pembeli, bukan transaksi pelayanan.  

Beralihnya dari elpiji subsidi ke nonsubsidi tentu akan berekses  ekonomi, yaitu naiknya harga berbagai barang di pasaran. Sementara penghasilan rakyat tetap sehingga daya belinya menurun. Ibaratnya lingkaran swtan yang rumit untuk diurai. Semuanya merupakan akibat dari penerapan ekonomi kapitalis yang  
menjadikan penguasa sebagai pebisnis, bukan sebagai pelayan rakyat. Di sisi lain, rakyat justru diambil hartanya  melalui pajak. Alangkah sengsaranya hidup dalam sistem Kapitalisme.

Solusi Islam

Islam memandang terhadap gas alam, sumber daya alam dan minyak bumi semua milik umum Rakyat berserikat dalam harta ini sehingga tidak mungkin bagi mereka mengelola sendiri. Karena itu pengelolaannya diserahkan kepada negara.

Kepemilikan umum, termasuk di dalamnya gas bumi dan minyak bumi, tidak boleh dimiliki oleh negara kemudian dijual kepada rakyat.  Pemerintah hanya berhak mengelola saja sementara  hasilnya tetap milik rakyat.

Pengelolaan harta rakyat ini bila berdasar Islam, rakyat adalah pemilik yang hanya dibebani biaya operasional saja.  Kalaupun hasilnya dibeli oleh rakyat,  harganya  sangat  murah, yaitu sekedar pengganti biaya pengelolaan. Sedangkan pengelolaan dalam sistem Kapitalis seperti sekarang menggunakan berbagai aturan yang menguntungkan pemilik perusahaan.

Mengembalikan harta jenis ini  kepada pemiliknya yaitu rakyat, hanya bisa dilakukan bila diterapkan sistem ekonomi Islam. Yaitu  dalam sebuah negara yang membangun APBN berbasis baitul mal dimana sumber pendapatan dan pos pengeluarannya telah diatur oleh syariat. Artinya telah ditentukan oleh Allah, dzat pencipta segala maklhluk.  Hal itu hanya ada dalam sistem Islam  yang penerapan aturannya secara menyeluruh. Penerapan sistem ini merupakan kebutuhan yang mendesak di tengah krisis multi dimensi akibat dari penerapan sistem Kapitalisme.