Menelisik Kebijakan Bagi-bagi Rice Cooker dan Subsidi Konversi Motor Litrik

Kebijakan bagi-bagi rice cooker,  tidak terlalu signifikan terhadap upaya pengurangan penggunaan gas LPG. Sementara itu pihak yang diuntungkan atas kebijakan ini adalah korporasi alias pengusaha. Pembagian rice cooker gratis tentu membutuhkan perusahaan yang akan memproduksinya secara massal.

Alasan pemerintah dengan bagi-bagi rice cooker karena diprediksi akan meningkatkan konsumsi listrik. Kebijakan ini sejalan dengan upaya  menggenjot penggunaan listrik untuk mengatasi over supply yang terus terjadi selama sembilan tahun terakhir. Selama periode 2013---2021 total pasokan listrik PLN  jumlahnya selalu lebih banyak sekitar 28 ribu---30 ribu GWh dibanding total listrik yang terjual.

Berikutnya  pemerintahmenetapkan aneka kebijakan yang dapat mendorong masyarakat mengonsumsi penggunaan listrik, seperti menaikkan daya pelanggan, mobil listrik, motor listrik, dan kompor listrik, dan rice cooker dengan tujuan agar over supply listrik PLN dapat terserap.

Over supply listrik PLN merupakan akibat kebijakan ambisius pemerintah yang meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW pada Mei 2015 lalu. Tujuan awal ingin mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi, terjadi malah sebaliknya, Indonesia justru banyak bergantung pada swasta untuk merealisasikan kebijakannya.

Inilah realitas pengurusan negara dalam sistem kapitalisme. Apa saja yang membawa keuntungan bagi korporasi, bakal berjalan. Konsep ekonomi liberal yang digagas kapitalisme telah melahirkan kebijakan yang mengangkat konsumsi, investasi, dan ekspor impor. Investasi dianggap baik selama mendorong pertumbuhan ekonomi, minus perhatian pada aspek distribusi.

Harus  Memiliki Visi Mandiri

Kemandirian adalah kemampuan mengatur diri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Bagaimanakah Indonesia dalam mandiri energi? Tambang emas dan batu bara yang merupakan  harta rakyat, faktanya dikuasai korporasi. Kebijakan bagi-bagi rice cooker dan konversi kendaraan ke listrik jelas bukan bentuk madiri, tersebab realisasi kebijakannya membutuhkan campur tangan pihak ketiga, yaitu korporasi.

Untuk mewujudkan kemandirian hakiki, negara harus merevolusi industri dari industri konsumtif menjadi industri strategis, yaitu membangun industri alat-alat berat yang nantinya menyokong industri lainnya untuk berkembang. 

Negara harus menjadi pengelola harta milik umum, semisal batu bara yang menjadi bahan bakar pembangkit listrik, tanpa diserahkan kepada swasta, baik domestik maupun asing. Revolusi industri ini hanya bisa terwujud jika pengelolaan SDA dikembalikan pada syariat Islam. Kemandirian energi tatkala negara menerapkan politik ekonomi berazakan Islam.