oleh Azalea Louisa Salsabila (212102030069)
Oktober 2020, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian menjadi kontroversial. UU ini dimaksudkan pemerintah untuk mempermudah investasi serta menciptakan lapangan kerja yang luas di Indonesia, akan tetapi sejak awal pembentukannya banyak mengundang protes dan kritik keras dari publik, termasuk mahasiswa, pekerja, dan aktivis sosial. Berikut ini adalah beberapa kritik terhadap UU Cipta Kerja:
Pelanggaran Hak Pekerja
UU Cipta Kerja disebut-sebut melanggar hak pekerja dikarenakan memudahkan para pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mana tanpa harus memberikan kompensasi yang seharusnya. Selain itu, UU ini juga menghapus batasan serta waktu maksimum kontrak kerja dan juga mengizinkan para tenaga kerja untuk melakukan outsourcing terhadap pekerjaan inti, dimana berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.
Pengurangan Perlindungan Lingkungan
UU Cipta Kerja juga dianggap melemahkan perlindungan lingkungan dan konservasi. Misalnya, UU ini menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan studi dampak lingkungan sebelum memulai proyek, yang berpotensi membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.
UU Cipta Kerja banyak mengundang kritik dikarena proses penyusunannya tidak transparan dan keterlibatan partisipasi publik yang minim. Banyak demonstrasi yang dilakukan oleh komunitas masyarakat, akan tetapi pemerintah tetap melanjutkan pengesahan UU Cipta Kerja. Dari beberapa peraturan yang dimuat dalam UU Cipta Kerja, dapat dikatakan bahwa isinya memudahkan pengusaha yang ingin mengambil alih hak cipta ataupun hak paten tanpa ada kompensasi terhadap pemilik.
Selain itu juga, UU Cipta Kerja bisa memperburuk kesenjangan sosial di Indonesia karena sektor asing dengan mudahnya memonopoli sektor yang telah ada, hal ini juga berpotensi menyabotase hak-hak pekerja dan lingkungan.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwasanya UU Cipta Kerja memang benar mendapatkan kritik keras dari berbagai komunitas masyarakat karena banyak alasan. Hal ini dapat dilihat dari pelanggaran hak seorang pekerja, kurangnya perlindungan terhadap lingkungan, publik tidak memberikan partisipasi saat pembuatannya serta memperburuk kesenjangan sosial dikalangan masyarakat. Dengan ini, diharapkan pemerintah untuk lebih memfokuskan melakukan perombakan terhadap UU Cipta Kerja guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
