Dalam konteks wawasan kebangsaan, LDII juga melakukan kajian dan pembahasan pada beberapa provinsi yang memiliki perbatasan dengan negara-negara tetangga atau dikenal sebagai wilayah perbatasan. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Kepulauan Riau (Kepri) menyelenggarakan Focus Group Discussion pada tanggal 8 Oktober 2016. Salah satu hasilnya adalah usulan agar Kepri menjadi daerah khusus atau provinsi khusus kemaritiman sehingga dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk Kepri lebih proporsional untuk percepatan pembangunan di Kepri.
DPW LDII Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara pada tahun 2018 juga melakukan kajian ketahanan sosial-ekonomi di kedua provinsi tersebut. Secara umum, para pemangku kepentingan lokal baik dari unsur pemerintah dan masyarakat mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia terutama terhadap ancaman dari luar.
Kemudian dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII pada tanggal 10-11 Oktober 2018 di Jakarta, Presiden RI, Joko Widodo, dalam pembukaan Rakernas yang bertema "LDII Untuk Bangsa" itu, menjelaskan bahwa Indonesia kini dan ke depan menghadapi tantangan yang tidak mudah, baik karena tekanan ekonomi maupun berbagai faktor lainnya. Untuk itu, Presiden RI, Joko Widodo, mengajak LDII untuk memperkuat karakter bangsa Indonesia dalam konteks keberlanjutan pembangunan dan menjaga keutuhan NKRI.
Selain itu, salah satu hasil Rakernas VIII LDII itu adalah adanya Program Kerja Bidang Wawasan Kebangsaan. Program Kerja Bidang Wawasan Kebangsaan itu terkait dengan fakta bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mempunyai latar belakang sejarah yang panjang. Dalam perjalanannya, Indonesia sempat mengalami masa penjajahan yang disebabkan antara lain oleh politik pecah-belah dari para penjajah dan setelah itu kuasai (divide et impera). Termasuk tantangan militer dan nirmiliter di masa depan dengan segala kompleksitasnya.
Selanjutnya, Dewan Pimpinan Pusat LDII pada tanggal 20 Februari 2021 menggelar Webinar Kebangsaan yang bertema "Peran Ormas Islam Dalam Memperkokoh Nilai-Nilai Kebangsaan Di Masa Pandemi", yang secara umum dapat dirangkum hasilnya sebagai berikut:
1) Realitas keberadaan NKRI adalah negara bangsa (nation state). Sebagai negara bangsa merupakan keberagaman ras, suku, golongan, agama, adat istiadat, kebudayaan maupun kondisi geografis adalah pembentuk unsur pembentuk negara.
2) Peran organisasi kemasyarakatan (Ormas) selalu melekat dalam Sejarah kebangsaan Indonesia termasuk saat ini untuk menjaga Kebhinekaan.
3) Hak Ormas adalah:
a) Mengatur dan mengurus rumah tangga (RT) organisasi secara mandiri dan terbuka.
b) Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi.
c) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi.
