Politik Luar Negeri dan Hal-hal yang Mempengaruhinya

politik luar negeri merupakan seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara untuk menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya guna  mencapai tujuan nasional negara itu. Politik luar negeri merupakan cerminan dari realitas yang terjadi di dalam negeri yang turut dipengaruhi oleh situasi internasional. 

Seperti pendapat Rosenau yang menjelaskan bahwa pengkajian kebijakan luar negeri suatu negara akan menghadapi situasi yang kompleks meliputi kebutuhan eksternal dan kehidupan internal. 

Selain itu  politik luar negeri memiliki sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusannya yaitu  Sumber sistemik (systemis sources), yang merupakan  sumber yang berasal dari lingkungan eksternal seperti hubungan antar negara, aliansi, dan isu-isu area. 

Kemudian yang kedua  Sumber masyarakat (societal sources) yaitu  sumber yang berasal dari lingkungan internal suatu negara seperti faktor budaya dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial, dan perubahan opini publik (Rosenau, 1976)

 kedua kebutuhan tersebut sangat mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri sebagai basis pertimbangan oleh para pembuat kebijakan politik luar negeri dalam  proses pembuatan keputusan. 

Keputusan yang dihasilkan dapat berupa penyesuaian, program, masalah/tujuan, dan orientasi internasional .Adanya faktor internal merupakan tempat pertautan kepentingan nasional, sedangkan eksternal merupakan tempat dimana negara dapat mengartikulasikan kepentingan nasional sehingga kepentingan tersebut dapat tercapai. 

Pada dasarnya politik luar negeri sebuah negara bersumber dari kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional merupakan elemen penting yang kemudian dapat menjadi bagian dari sumber formulasi dan implementasi politik luar negeri. konsep kepentingan nasional itu biasanya tergantung pada pola kepemipinan elit pemerintah yang berkuasa.

Dari penjelasan di atas dapat disismpulkan bahwa faktor eksternal (internasional)dan faktor internal (domestic) mempunyai pengaruh besar dalam proses pembuatan kebijakan atau politik luar negeri. Namun terdapat beberapa perbedaan akan pandangan terhadap dominasi dari salah satu atau kedua faktor tersebut. 

Neo realisme memandang bahwa faktor esternal lebih penting dari faktor internal karena asumsinya bahwa struktur internasional memengaruhi bagaimana aktor/unit dalam struktur itu bertindak. Hal ini berseberangan dengan pendapat yang menganggap bahwa faktor internal lebih penting dengan asumsi bahwa pada dasarnya semua kebijakan negara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. 

Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa faktor internal dan eksternal saling memengaruhi satu sama lain. Anggapan ini memandang kedua faktor tersebut sama pentingnya seperti konstruktivisme dengam asumsinya bahwa aktor dan struktur saling membentuk.

 Aktor dan struktur tidak dapat dipisahkan karena struktur merupakan hasil pemahaman dari aktor. Pandangan yang terakhir adalah pandangan yang menganggap bahwa perbedaan kepentingan atau benturan  faktor internal dan eksternal menyebabkan kebijakan yang diambil suatu negara menajdi tidak optimal. 

Pendapat ini diperkuat oleh argumen Henry Kissinger, seorang akademisi sekaligus praktisi politik luar negeri Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa "foreign policy begins when domestic policy ends".  Dengan kata lain studi politik luar negeri berada pada persimpangan antara aspek dalam negeri suatu negara (domestik) dan aspek internasional (eksternal) dari kehidupan suatu negara.

Contohnya adalah kebijakan indonesia yang memilih abstain dalam menganggapi kasus uighur  di cina. Permasalahan  etnis  Uighur  di  China  berkaitan  erat  dengan  gerakan  terorisme,  separatisme  dan  radikalisme.  

Sehingga   China  menerapkan  kebijakan-kebijakan  otoritarian  di  Xinjiang tempat terjadinya konflik dengan etnis uighur. Kebijakan itu dilakukan  untuk  mempertahankan  Xinjiang  agar tidak  merdeka  dan  terpisah  dari  China.

Namun  cara yang digunakan tergolong keras dan melanggar HAM sehingga memberikan ancaman keamanan dan sosial bagi etnis uighur. Kebijakan indonesia yang memilih abstain ketika menyangkut persoalan ini di tingkat internasional memicu kemarahan masyrakat indonesia khususnya yang beragama islam. 

Adanya opini akan rasa persaudaraan atau solidaritas sesama muslim membuat masyarakat menuntut pemerintah untuk turut serta membantu permasalahan yang dialami etnis uighur di cina. Tuntutan itu disampaikan dalam aksi demonstrasi massa di depan kantor Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta, Jumat 20 desember 2019 lalu. 

Pemerintah indonesia sendiri membantah bahwa indoonesia bungkam terkait permasalahan ini. Pemerintah mengaku bahwa indonesia meneruh perhatian akan permasalahan ini melalui soft diplomasi. Hal ini didasari oleh tanggapan Menteri Luar Negeri indonesia Retno LP Marsudi yang mengatakan pemerintah Indonesia sudah berkomunikasi dengan pemerintah China untuk membahas isu soal muslim Uighur. 

Kepentingan Indonesia sendiri lebih condong terhadap hubungan ekonomi dan perdanganan  dengan  China,  terutama  dalam  menjaga  arus  investasi  dari  China  untuk tetap masuk ke Indonesia. 

Cina merupakan salah satu mitra ekspor tersebar indonesia seperti yang tercatat dalam Statistik United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang menyatakan  bahwa china termasuk lima  negara  mitra  ekspor  pada  tahun  2018 dengan nilai sebesar US$ 27,127 juta dan termasuk lima negara dengan investasi terbesar di Indonesia yaitu  16,2% sebesar US$ 1,1 miliar.

Selain dapat mengancam hubungan kerjasama ekonomi dengan china, keikutcampuran indonesia dalam permasalahan uighur ini dapat memicu serangan balik ke indonesia yang berkaitan dengan separatisme. Dengan mendukung uighur sama saja indonesia mendukung gerakatan separatisme sehingga dapat menimbulkan gejolak tentang pelepasan papua dari bagian indonesia. 

Kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh benturan faktor kepentingan dan opini publik ini tidak dapat memberi kepuasan pada kedua bela pihak. 

Pemerintah harus mengambil kebijakan yang berada ditengah sehingga dirasa kurang optimal. Bagi negara demokrasi seperti indonesia opini  atau suara publik merupakan suatu pertimbangan yang wajib dipikirkan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan. 

Tekanan internal tertentu yang ditujukan pada para pemimpin nasional di negara demokrasi terkadang memaksa mereka untuk mencari perdamaian atau jalan tengah. Meski begitu dengan adanya tekanan internal itu dapat membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat keputusan agar tetap mengutamakan kehidupan domestiknya. Karena pada dasarnya politik luar negeri dibuat demi mewujudkan kepentingan dalam negerinya.