Teori-Teori Normative Media dan yang Diaplikasikan pada Media Indonesia

Teori Normatif Media

Teori normatif media merupakan sekumpulan prinsip dan pedoman yang mengatur bagaimana media massa seharusnya berperilaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, teori normatif memberikan arahan mengenai apa yang dianggap sebagai fungsi media yang ideal dalam mendukung struktur sosial dan politik yang demokratis. Ada beberapa model dalam teori normatif media, di antaranya adalah teori otoritarian, teori libertarian, teori tanggung jawab sosial, dan teori Soviet-komunis.

• Teori Otoritarian :

Teori Otiritarian merupakan teori normative yang menempatkan semua bentuk komunikasi dibawah kontrol elit pemerintah/otoritas (Didit Agus Triyono, 2013). Teori ini awalnya muncul di negara-negara monarki Eropa, di mana kerajaan dan gereja menjadi otoritas tertinggi dalam pemerintahan suatu negara.

• Teori Libertarian :

Teori libertarian adalah pandangan yang menekankan kebebasan penuh bagi media untuk beroperasi tanpa campur tangan pemerintah, dengan mengutamakan hak individu untuk berekspresi dan memperoleh informasi. Libertarian theory menjadi dasar modifikasi social responsibility theory, dan merupakan kebalikan dari Authoritarian Theory dalam hal hubungan posisi manusia terhadap negara. Manusia tidak lagi dianggap bebas untuk dipimpin dan diarahkan (Didit Agus Triyono, 2013).

• Teori Tanggung Jawab Sosial :

Teori tanggung jawab sosial menekankan bahwa meskipun media memiliki kebebasan, mereka juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat dengan menyajikan informasi yang akurat, seimbang, dan mendidik, serta menghindari penyalahgunaan kebebasan tersebut. Dasar pemikiran utama dari teori ini ialah bahwa kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan, dan pers yang menikmati kedudukan dalam pemerintahan yang demokratis, berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakal dalam melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang hakiki (Didit Agus Triyono, 2013).

• Teori Soviet-Komunis :

Teori Soviet Komunis melihat media sebagai alat propaganda negara yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah untuk mempromosikan ideologi komunisme dan mendukung kepentingan partai yang berkuasa. Perbedaan teori soviet dengan teori otoriter adalah dalam teori soviet, media tidak merupakan subyek dari campur tangan sewenang-wenang dan tidak di perkirakan sebelumnya (Didit Agus Triyono, 2013).

Posisi Media Massa di Indonesia dalam Teori Normatif Media

Dalam konteks media massa di Indonesia, posisinya seringkali dianggap lebih dekat dengan teori tanggung jawab sosial. Di satu sisi, media di Indonesia memiliki kebebasan relatif, terutama setelah berakhirnya masa Orde Baru yang otoriter. Namun, meski kebebasan pers dilindungi oleh konstitusi, media tetap diharapkan berperan dalam mendidik masyarakat dan menjaga keseimbangan informasi. Posisi media massa di Indonesia ini berusaha menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial terhadap publik.

Namun, realitanya seringkali berbeda. Banyak media di Indonesia yang dikuasai dan berada di bawah naungan suatu tokoh politik atau perusahaan tertentu, yang mengabaikan peran ideal media sebagai penjaga demokrasi. Dalam konteks ini, media sering kali digunakan untuk memperkuat posisi politik atau memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, bukan murni memberikan informasi yang akurat dan seimbang kepada masyarakat.

Apakah Media Massa di Indonesia Masih Berperan Normatif dalam Demokrasi?

Terdapat banyak perdebatan mengenai apakah media massa di Indonesia masih berperan sesuai dengan teori normatifnya dalam mendukung demokrasi. Di satu sisi, media massa tetap memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi . Media online, cetak, dan siaran telah memberikan platform untuk berbagai pandangan dan isu-isu penting dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, media di Indonesia memiliki pergerakan yang dibatasi karena kepentingan ekonomi dan politik. Sebagian besar media besar dikuasai oleh individual yang memiliki afiliasi politik, sehingga independensi pemberitaan sering dipertanyakan. Selain itu, munculnya berita-berita hoaks dan misinformasi pada berbagai platform juga merusak peran ideal media sebagai penyedia informasi yang akurat.

Di tengah tantangan ini, para media independen dan organisasi masyarakat harus berusaha untuk menjaga peran media sebagai pengawas demokrasi. Namun, untuk benar-benar memainkan peran normatifnya dalam demokrasi, media di Indonesia masih harus terus berjuang melawan pengaruh kepentingan politik dan komersial yang mengganggu informasi yang diberikan kepada publik.

Daftar Pustaka

Triyono, D. A. (2013). The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory.