Berbagai upaya secara masif telah dilakukan oleh pemerintah dan beberapa yayasan ataupun donatur dengan membentuk suatu platform beasiswa dengan berbagai kategori peruntukannya.
Adanya program pemberian beasiswa sejatinya memang telah memberikan suatu harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk mampu mengenyam pendidikan secara adil dan merata.
Namun demikian, fakta yang terjadi mengungkap bahwa sebagian besar platform beasiswa saat ini hanya diperuntukan bagi masyarakat yang miskin dan atau berprestasi saja. Selain itu, fokus pemberian beasiswa yang ada saat ini juga hanya ditujukan pada pemenuhan akses pendidikan formal semata (Sudjana, 2009).
Terlepas dari beberapa keberhasilan yang telah dicapai dengan adanya platform beasiswa tersebut, bahwa masih banyak ditemui masalah yang sangat fundamental di Indonesia yakni masih rendahnya tingkat kompetensi lulusan- lulusan pelajar atau bahkan Mahasiswa dalam dunia kerja yang disebabkan karena permasalahan tidak optimalnya arah pendidikan vokasional dan minimnya akses pemerataan pendidikan bagi seluruh kalangan masyarakat.
Permasalahan tersebut tidak hanya ditemui pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar ataupun Menengah di berbagai daerah pada umumnya, namun bahkan permasalahannya jauh lebih parah menimpa Sekolah-Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Indonesia (Baihaqi dkk., 2006)
Sistem pemerataan pendidikan pada dasarnya tidak hanya membicarakan harus adanya keseimbangan antara fasilitas, sarana, dan prasarana antara sekolah di berbagai daerah akan tetapi juga harus memperhatikan pada aspek jenis penyelenggaraan sistem pendidikan antara sekolah bagi masyarakat pada umumnya dengan sekolah Luar Biasa yang tersebar luas di seluruh pelosok nusantara.
Hal ini menjadi sangat penting, karena berdasarkan amanat UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap individu baik yang terlahir normal ataupun terlahir dengan keterbatasan fisik memiliki hak yang sama khususnya dalam memenuhi kebutuhannya baik secara fisik, material, maupun social di berbagai bidang baik kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan.
Kaum disabilitas di Indonesia sering kali diposisikan sebagai kaum minoritas, baik secara struktural maupun kultur. Lebih dari itu, mereka juga merupakan kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam berbagai dimensi mulai dari ekonomi, pendidikan, akses publik, akses pekerjaan, akses politik dan lainnya (Agustyawati dan Solicha, 2009).
Berdasarkan fakta yang terjadi bahwa sebagian besar kaum disabilitas yang lulus pada jenjang pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) tidak memiliki keterampilan khusus yang dapat diunggulkan untuk mampu bersaing dalam dunia kerja.
Hal ini menyebabkan kaum disabilitas sulit untuk mencari pekerjaan, apalagi dalam membuat lapangan pekerjaan karena minimnya tingkat keterampilan dan bekal pendidikan. Permasalahan ini tentu akan berakibat pada bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia.
Salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi adalah aktivitas pendidikan keterampilan atau yang sering disebut sebagai pendidikan vokasional masih dirasa sangat terbatas.
