Untuk Apa Obor Rakyat Terbit Lagi?

Belum lepas dari ingatan fenomena 2018, di awal tahun ini pun pemberitaan telah menyuguhkan kabar yang meresahkan publik. Dimulai dari isu pembangunan Tol Cipali tanpa utang, selang cuci darah yang digunakan 40 orang di RSCM, hingga tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos. 

Dahsyatnya lagi, semau kabar itu dilakukan oleh seorang publik figur, yakni Paslon dari pihak oposisi yang akan berlaga Pilpres 2019 dan seorang fungsionaris partai koalisinya. 

Seirama dengan pepatah kuno "kebenaran akan menang dengan sendirinya", tak perlu waktu yang lama untuk membuktikan kebohongan itu semua. Patut kita apresiasi kerjasama yang apik oleh semua pihak yang telah menyelamatkan demokrasi dan keutuhan berbangsa ini.

Penderitaan seperti tak pernah usai. Keluar dari kandang buaya, masuk ke kandang singa. Sekiranya begitulah yang dihadapi publik saat disuguhi berbagai kebohongan yang ada. Setyadi budiono dan Darmawan Sepriyosa selaku petinggi tabloid hoaks Obar Rakyat pun kembali muncul ke ruang publik. 

Hitungan hari setelah dinyatakan bebas bersyarat, mereka langsung berulah dan dengan lantang mengumumkan rencananya untuk kembali menerbitkan guratan tinta kebohongan yang pernah menjebloskannya ke Hotel Prodeo. Mungkin saja, lembaga pemasyarakatan sepertinya belum memberikan dampak jera, dan hanya sebatas efek kejut semata.

Ruang publik seharusnya bebas nilai dan terbebas dari kepentingan yang jauh dari nilai kebenaran. Kebohongan dengan berbagai rupa semestinya harus segera dihentikan. 

Dogma negara berkembang yang melekat untuk bangsa ini harus segera naik kelas, dan itu bukan mimpi kosong semata jika seantero bangsa dicerdaskan. Apakah memang kehadiran mereka hanya untuk membodohi bangsa dan negara yang dibangun dengan penuh perjuangan heroik ini?

Iya... tabloid Obor Rakyat, media hitam yang terbit hanya di masa-masa kampanye Pilpres. Sekedar mengingatkan, pada Pilpres 2014 media ini tak henti-hentinya menyerang Presiden Joko Widodo yang kala itu menjadi Capres melawan Prabowo-Hatta dengan tudingan yang sangat keji. Jutaan eksemplarnya terbit dan tersebar hingga ke seluruh pelosok nusantara. 

Namun, yang ia harapkan tidak kesampaian. Elektabilitas Joko Widodo justru semakin menanjak tiada henti saat itu. Kebohongan yang mereka anggap berasal dari data yang dapat dipertanggungjawabkan, tapi apa dikata ketukan palu hakim membuktikan mereka bersalah dan berujung mendekam di jeruji besi.

Pada gelaran Pilpres 2019, Setyadi Budiono mengungkapkan kembali akan menerbitkan tabloid hitamnya. Bahkan tak tanggung-tanggung, untuk menguatkan legitimasi akan didaftarkan badan hukum tabloid Obor Hukum. 

Ini tidak bisa dibiarkan, kemudahan birokrasi perizinan selayaknya tidak boleh disalahgunakan, apalagi merongrong kepentingan bangsa. Kemenkumham seharusnya jeli melihat ini, ada verifikasi ketat terhadap semua berkas pengajuan badan hukum. Pemain lama tentu tidak akan konyol mendaftarakan atas nama dirinya.

Stakeholder media pun harus melihat fenomena ini dari berbagai perspektif. Tidak bisa dibiarkan media yang hanya terbit di tahun politik dan memiliki rekam jejak yang gelap seenaknya merusak keutuhan bangsa. 

Sanksi tegas atas pelanggran kode etik jurnalistik harus diterapkan. Kemenkominfo dan Dewan Pers sudah dipastikan berada di garis terdepan menjamin validitas informasi yang diterima publik. Apabila kita semua bergandengan tangan, kualitas demokrasi semakin meningkat seraya peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.