Mohon tunggu...
Ilham Jaya
Ilham Jaya Mohon Tunggu... -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Utang Negara Salah Jokowi?

8 Januari 2019   18:43 Diperbarui: 8 Januari 2019   18:47 348
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Menjelang debat Capres-Cawapres 2019 yang ditunggu-tunggu, kubu Prabowo maupun Jokowi tentu tengah menyiapkan bahan dan referensi yang akan digunakan untuk menarik hati masyarakat Indonesia. Bagi kubu Jokowi, momen debat tersebut mungkin akan digunakan untuk menyampaikan program, visi misi, serta perkembangan yang telah berhasil dilakukan Jokowi. 

Di sisi lain, pihak Prabowo dapat dipastikan akan menggunakan momen tersebut untuk mengkritik Presiden Jokowi sebagai petahana. Tampaknya, pihak Prabowo memang menyadari bahwa visi misi yang diusungnya tidak cukup berpengaruh terhadap masyarakat, sehingga jalan satu-satunya untuk mendapatkan popularitas ialah dengan menjatuhkan lawan politiknya.

Salah satu isu wajib yang pasti akan dibawa Prabowo ialah perihal utang. Prabowo dan Sandi cenderung intens untuk menggemborkan utang negara saat berkampanye. Prabowo bahkan pernah berkata setiap anak bayi yang lahir di Indonesia telah memiliki tanggungan utang sebesar Rp 9 juta. Sementara itu, Sandiaga Uno menyatakan utang yang ditanggung tiap anak mencapai Rp 13 juta. 

Padahal utang negara tidak pernah berprinsip seperti itu. Tentu utang negara akan dibayar oleh negara, bukan setiap anak yang baru lahir. Analoginya, jika kita meminjam uang di Bank, pihak Bank tidak pernah menanyakan jumlah anak yang dimiliki melainkan jumlah penghasilan yang diperoleh. Nufransa Wira, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, mengatakan tidak ada hubungan utang per kapita dengan utang per masyarakat di Indonesia.

Meski sudah diklarifikasi berulang-ulang oleh pemerintah, Prabowo dan Sandi tetap enggan keluar dari kesesatan berpikirnya terhadap utang negara. Keduanya tetap mengkampanyekan bahwa Jokowi adalah akar masalah dari seluruh utang negara. 

Nyatanya, utang negara Indonesia sudah cukup besar sejak jaman SBY. Pada masa pemerintahan sebelumnya, SBY menggunakan utang untuk subsidi listrik, subsidi BBM dan subsidi BLT. Memang program tersebut sangat populer di tengah masyarakat tetapi secara perlahan program tersebut justru menggerogoti Indonesia dengan tunggakan utangnya. 

Dapat dikatakan, tujuan SBY menggunakan utang hanyalah untuk membuat kebijakan yang disenangi masyarakat tanpa memikirkan dampak panjang terhadap ekonomi negara.

Berbeda dengan SBY, Jokowi justru menggunakan utang untuk meningkatkan perekonomian negara. Alokasi utang negara dalam masa Jokowi digunakan untuk pembangunan blok minyak, infrastruktur, bendungan, irigasi dan sarana lain yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. 

Meskipun masyarakat tak dapat merasakan keuntungan utang tersebut seperti subsidi BBM jaman SBY, namun secara perlahan alokasi utang tersebut nantinya dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat Indonesia. Tentu kita tidak ingin memilih bersenang-senang di awal dan bersusah di akhir, bukan?

Namun, begitulah politik, meski Jokowi telah melakukan langkah yang tepat, pihak oposisi terus berupaya menggugat dan mengubah fakta agar seolah-olah utang negara sudah sangat berbahaya bagi negara. 

Tidak lain, tujuannya hanya ingin menjatuhkan elektabilitas Presiden Jokowi agar masyarakat beralih mendukung pihak Prabowo. Nufransa Wira mengatakan ancaman utang terhadap negara harus dilihat berdasarkan pakem ekonomi bukan politik untuk menghindari bias. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun