Pendidikan yang berkualitas dan merata diharapkan menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang terampil, kreatif, dan inovatif. Di masa depan, Indonesia diharapkan dapat memperkuat sistem pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing secara global dan berkontribusi positif bagi pembangunan negara.
Tentunya, pendidikan dan sumber daya manusia yang unggul merupakan hal yang harus dibenahi.
Kedua, Keadilan dan kesetaraan sosial, seringnya terjadi ketidakadilan dalam beberapa waktu kebelakang kami anggap sebagai kekhawatiran yang akan terus terjadi jika Trah rezim ini terus berkuasa.
Maka dari itu Keadilan dan kesetaraan sosial harus ditegakan, yang kami maksud merupakan prasyarat penting dalam upaya menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Keadilan sosial memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis mereka.
Karena yang kami rasakan sampai detik ini, setiap kebijakan mulai dari ekonomi hingga hukum hanya selalu menguntungkan golongan mereka saja. Singkat cerita, orang miskin yang mencuri satu buah diatas pohon akan diadili, berbanding terbalik dengan praktik korupsi yang dilakukan kaum elit yang mana kasusnya akan hilang tertimbun bansos.
Untuk menggapai harapan itu, pemimpin yang akan terpilih nanti memiliki tugas yang berat untuk mengatasi turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, Â karena realita yang diciptakan oleh mereka sendiri dalam 10 tahun terakhir. Kemungkinan terburuk adalah masyarakat semakin dihantui oleh kekhawatiran yang lebih besar karena mendapatkan pemimpin yang sama saja.
Yang ketiga adalah menjaga Keseimbangan Lingkungan dan Sumber daya alam.
Dalam sebagian besar sejarah, manusia harus melawan alam untuk bertahan hidup; di abad ini dia mulai menyadari bahwa, untuk bertahan hidup, dia harus melindunginya. Tentu, keseimbangan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang baik adalah kunci penting untuk masa depan yang lestari dan makmur di negeri yang katanya agraris ini.
Berbanding terbalik dengan paragraf pertama, realita menunjukan bahwa ketidakseimbanganlah yang terjadi, ketika rezim yang mulia ini cukup rajin mengeruk kekayaan di negeri sendiri untuk kepentingan golongan mereka sendiri.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), luas tutupan hutan Indonesia sudah berkurang 956.258 hektare (ha) selama periode 2017-2021. Angka tersebut setara dengan 0,5% dari total luas daratan Indonesia.
