Akselerasi BPDPKS Terhadap Sertifikasi ISPO Sebagai Instrument Pencapaian Net Zero Emission (NZE) di Sektor Industri Kelapa Sawit Tahun 2050

Pendahuluan

Pencapaian Net Zero Emissions (NZE) atau nol emisi karbon menjadi prioritas global dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Di Indonesia, sektor industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan ini. Salah satu langkah penting dalam mencapai NZE di sektor kelapa sawit adalah melalui Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana Sertifikasi ISPO dapat menjadi instrument penting dalam mencapai NZE di sektor industri kelapa sawit pada tahun 2050.

Pembahasan

Net Zero Emissions (NZE) adalah kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Untuk mencapai NZE, diperlukan transisi dari sistem energi yang digunakan sekarang ke sistem energi bersih. Energi bersih meliputi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidrogen, serta penggunaan teknologi capture dan storage karbon (Carbon Capture and Storage - CCS)

Potensi Kelapa Sawit dalam Perubahan Iklim

Kelapa sawit bukan hanya sumber minyak sawit yang berkincah, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penyerap karbon. Pohon kelapa sawit dapat menyerap sekitar 161 ton CO2 per hektar per tahun. Setelah dikurangi dengan emisi dari proses respirasi, net carbon sink dari kelapa sawit mencapai sekitar 64,5 ton CO2 per hektar per tahun

Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit dapat berfungsi sebagai "net carbon sink" yang membantu mengurangi konsentrasi karbon dioksida di atmosfer.

Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keberlanjutan industri kelapa sawit. Tujuan utama ISPO adalah meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan mendukung program pengurangan gas rumah kaca. Penerapan ISPO bersifat wajib dan dilakukan dengan memegang teguh prinsip pembinaan

Prinsip dan Kriteria ISPO

Isu pokok dalam implementasi ISPO adalah memenuhi 7 prinsip dan kriteria yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip ini mencakup:

Pengelolaan Tanah dan Air: Perlindungan tanah dan air dari kerusakan akibat aktivitas perkebunan.

Pengelolaan Biodiversitas: Pelestarian biodiversitas di areal perkebunan.

Pengelolaan Tenure Rights: Pengelolaan hak-hak atasan tanah yang sah.

Pengelolaan Karyawan: Perlindungan hak-hak pekerja dan karyawati.

Pengelolaan Lingkungan: Pencegahan polusi udara, air, dan tanah.

Pengelolaan Residu Cair Minyak Sawit (RCMS): Pengelolaan residu cair minyak

sawit yang aman dan lestari.

Pengelolaan Biogas: Pengelolaan biogas dari limbah cair minyak sawit (LCMS)

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Implementasi ISPO tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan tetapi juga membantu mencapai tujuan global untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Berikut beberapa cara implementasi ISPO dalam mencapai NZE:

Penghematan Energi: Dengan mempraktikkan penghematan energi, perusahaan dapat mengurangi konsumsi energi fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

Penggunaan Kendaraan Listrik: Mengganti kendaraan bermotor dengan kendaraan

listrik dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi.

Pengelolaan Limbah: Pengelolaan limbah yang efektif dapat mengurangi emisi gas

rumah kaca dan menjaga kualitas lingkungan.

Pemanfaatan Bioetanol: Mengubah limbah cair minyak sawit (LCMS) menjadi

bioetanol dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan nilai tambah

produk.

 

Peran BPDPKS dalam Akselerasi ISPO

• Pelatihan dan Sosialisasi: BPDPKS terlibat aktif dalam menyelenggarakan
• workshop dan pelatihan untuk pekebun sawit, yang bertujuan memberikan pengetahuan tentang prinsip dan kriteria ISPO. Kegiatan ini melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan swasta, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pekebun dalam menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan 
• Dukungan Pembiayaan: BPDPKS juga memberikan dukungan finansial kepada
• pekebun sawit, seperti pembiayaan sebesar Rp30 juta per hektar untuk membantu mereka memenuhi standar ISPO. Ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan praktik pertanian kelapa sawit
• Mendorong Sertifikasi: Dengan adanya kebijakan Perpres No 44 tahun 2020, semua
• jenis usaha kelapa sawit, termasuk perkebunan rakyat, diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. BPDPKS berperan dalam mempercepat proses sertifikasi ini, terutama bagi pekebun swadaya yang sering kali menghadapi tantangan dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan
• Peningkatan Daya Saing: Melalui pelatihan teknis dan program pengembangan
• sumber daya manusia, BPDPKS membantu petani untuk meningkatkan daya saing produk kelapa sawit mereka di pasar domestik dan internasional. Pelatihan ini mencakup praktik budidaya yang ramah lingkungan dan pengelolaan yang baik, sehingga petani dapat memenuhi standar internasional 
• Mengatasi Stigma Negatif: Implementasi ISPO juga berfungsi sebagai alat untuk
• melawan stigma negatif terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Dengan memastikan bahwa praktik produksi mengikuti prinsip keberlanjutan, BPDPKS berkontribusi pada citra positif industri kelapa sawit di mata dunia

 

 

Kesimpulan

Sertifikasi ISPO merupakan langkah penting dalam mencapai Net Zero Emission (NZE) di sektor industri kelapa sawit. Dengan memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan seperti pengelolaan limbah yang efektif dan penggunaan energi terbarukan, perusahaan-perusahaan kelapa sawit dapat mengurangi emisi karbon secara signifikan. Implementasi ISPO tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan tetapi juga membantu mencapai tujuan global untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Secara keseluruhan, peran BPDPKS dalam akselerasi ISPO sangat krusial untuk memastikan bahwa pekebun kelapa sawit di Indonesia dapat beradaptasi dengan tuntutan pasar global akan produk yang berkelanjutan. Melalui pelatihan, dukungan finansial, dan upaya sertifikasi, BPDPKS membantu menciptakan industri kelapa sawit yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.

Dengan demikian hal ini menunjukkan betapa pentingnya Sertifikasi ISPO dalam mencapai Net Zero Emission di sektor industri kelapa sawit. Melalui implementasi yang berkesinambungan, Indonesia dapat berkontribusi signifikan dalam upaya global melawan perubahan iklim dan mencapai tujuan sustainable development goals (SDGs).