Daftar PustakaÂ
Amali, M. N., & Suwandi, E. D. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA), 3(6), 1125--1138. https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i6.959
Farid, M. T., & Jalaludin. (2023). Analisis Pengawasan Pemerintah Terhadap Lembaga Keuangan Milik Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Setda Bagian Perekonomian dan SDA). JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), 3(1), 76--95. https://doi.org/10.37726/jammiah.v3i1.552
Handi, D. M., Zulwisman, & Hb, G. (2024). Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 10(3), 976--986.
Hartono, H. (2021). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah. Journal of Government and Politics (JGOP), 3(2), 93--106. http://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/5485
Masnia, Basri, M., & Rahman. (2021). Analisis Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana. Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publikjakan Publik, 12(2), 172--179.
Prasetyo, A., Andayani, E., & Sofyan, M. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial, 1(1), 34--39.
Rahayu, K. N. S., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah buleleng. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 13(2), 464--471.
Rosmalita, N., & Nadirsyah. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(2), 239--248. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15559
Roziqin, R., Ukkasah, S. A., & Budianto, B. (2023). Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 15(April), 21--32.
Â
