Saat SMA dahulu, sebelum lulus, maka ada tugas membuat karya tulis ilmiah. Tugas itu terjadi ketika kelas 3 atau sekarang kelas 12 dan menjadi syarat kelulusan. Seingatku seperti itu. Sehingga, membuat karya tulis adalah wajib.
Saat kelas 2, saya membayangkan sulitnya membuat karya tulis ilmiah. Mungkin karena ancaman kesulitan itu, bisa saja ada siswa yang tinggal copy paste karya tulis terdahulu.
Apalagi di masa tahun 90-an, tak ada alat pendeteksi plagiasi. Tinggal ambil karya tulis kakak angkatan tiga tingkat di atas, sepertinya beres. Hal seperti itu sangat mungkin terjadi.
Lalu bayangan tentang membuat karya tulis itu hilang berantakan. Sebab, saat saya kelas 3, sekolah membuat kebijakan tidak memberi tugas karya ilmiah pada siswa. Karena tidak ada karya ilmiah, maka tak ada plagiasi.
Sebagai gantinya, SMA saya yakni SMAN 1 Kendal, membuat kebijakan baru. Tugas anak yang kelas tiga adalah membuat resensi buku.
Siswa diminta meresensi buku dan bukunya didonasikan ke sekolah untuk menambah koleksi perpustakaan. Bagi saya itu terobosan luar biasa. Bayangkan saja, ada 250-an anak kelas 3, maka akan 250 buku baru di perpustakaan.
Nah, membuat resensi buku tentu tergantung dari bukunya. Potensi melakukan plagiasi sangat kecil. Ada dua alasan mengapa potensi plagiasi karya resensi kecil.
Pertama, buku antarsiswa berbeda. Kalau buku yang diresensi berbeda, maka tak ada plagiasi. Kedua, kebijakan resensi buku itu adalah kebijakan pertama di masa saya. Artinya, siswa tidak bisa menyontek kakak angkatan. Sebab, kakak angkatan masih membuat karya tulis, bukan resensi buku.
Memang bisa saja memplagiasi karya resensi di koran. Misalnya beli koran, baca resensinya, cari bukunya. Tapi itu pun tidak mudah. Sebab di zaman itu masyarakat yang langganan koran bisa dihitung dengan jari. Â
Koran yang beredar pun koran lokal dan tidak beragam. Halaman resensi buku di koran hanya sekali sepekan. Bayangkan saja, jenis koran hanya segelintir alias satu dua koran, dan halaman resensi sepekan sekali.
