Mohon tunggu...
rokhman
rokhman Mohon Tunggu... Freelancer - Kulo Nderek Mawon, Gusti

Olahraga

Selanjutnya

Tutup

Inovasi Pilihan

Eijkman, BRIN, dan Informasi yang Bisa Membingungkan

5 Januari 2022   17:11 Diperbarui: 5 Januari 2022   17:23 265
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi. Foto: freepik dipublikasikan kompas.com


Lembaga Eijkman diintegrasikan ke Badan Riset dan Informasi Nasional (BRIN) per September 2021. Kemudian mencuat informasi pegawai Eijkman dipecat karena integrasi itu.

Kemudian, banyak lalu lalang berita tentang integrasi itu. Berita soal indepedensi, upaya pemerintah membungkam kekritisan,  sampai bantahan dari BRIN.

Lalu...

Saya sebagai orang yang awam, sebenarnya ingin mengetahui cerita utuh dari integrasi Eijkman ke BRIN. Tapi, ketika saya cari di google, yang banyak muncul adalah soal nasib pegawai dan kritik ke pemerintah.

Tak ada masalah dengan informasi itu. Tapi perlu informasi mendasar tentang cerita Eijkman dan BRIN. Sehingga orang awam yang ingin tahu, bisa tercerahkan.

Informasi apa sih yang saya butuhkan? Saya kadang ingin tahu Eijkman itu statusnya apa? Mereka didanai siapa, pemerintah atau swasta?

Pertanyaan lain, kenapa Eijkman diintegrasikan ke BRIN, apa landasan hukum dan logisnya?  Lalu, apa yang dilakukan oleh pemerintah pada orang-orang Eijkman. Apakah orang di Eijkman dipecat, didistribusikan ke lembaga lain, atau bagaimana?

Menurut saya pertanyaan-pertanyaan itu harus dijelaskan dengan satu keterangan utuh. Menjelaskan lewat tulisan yang bisa diketahui masyarakat.

Sehingga, ketika pemerintah memberi penjelasan utuh dalam satu penjelasan, tak muncul isu liar. Jika pun ada yang tak sepakat, maka jika ada penjelasan pemerintah secara utuh, kritik pun akan berkerangka. Bukan kritik asal bunyi yang makin membingungkan.

Jadi, satu yang ingin saya katakan adalah, setiap kebijakan strategis pemerintah, jelaskan secara gamblang. Jika kebijakan itu punya dasar hukum dan logis, menjelaskan secara gamblang dalam satu keterangan tentu sangat bisa.

Jika kebijakan strategis pemerintah dijelaskan secara gamblang, maka mengeliminir informasi simpang siur.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Inovasi Selengkapnya
Lihat Inovasi Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun