Jangan dibayangkan bahwa politisi yang kontra dengan UU Cipta Kerja akan selalu berada di posisi membela buruh. Sebab, di politik, besok kawan, lusa teman. Maka, ketika kondisi pelik luar biasa, berada di tengah adalah pilihan yang tepat. Setidaknya itulah pandangan saya.
Prabowo seperti saya tulis di atas, masih mungkin mencalonkan diri sebagai Presiden. Tapi Jokowi sudah tak lagi bisa mencalonkan diri sebagai Presiden. Nah di periode kedua ini Jokowi tak akan terbebani dengan elektabilitas.
Jokowi bisa melenggang tanpa dibebani elektabilitas. Maka, saya menduga ketika Jokowi menginginkan sesuatu, dia akan keras mengusahakannya. Dia akan berjalan tanpa memikirkan tentang elektabilitas.
Coba kita lihat Jokowi periode pertama dengan yang kedua. Di periode pertama, Jokowi dihadapkan dengan situasi pelik Jenderal Polisi Budi Gunawan kala itu. Ada dua dorongan tentang Budi Gunawan yakni menjadi Kapolri dan dorongan agar kasusnya di KPK diprioritaskan.
Apa yang dilakukan Jokowi di periode pertama? Dia mau mendengarkan pandangan sebagian masyarakat. Akhirnya Budi Gunawan tak dipilih jadi Kapolri. Kemudian, setelah polemik Budi Gunawan mereda, Jokowi menemukan jalannya. Jokowi melantik Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dan mendapatkan pangkat jenderal penuh.
Di periode kedua, Jokowi sudah berjalan dengan pendiriannya. Ingat revisi UU KPK yang memunculkan demo yang luar biasa itu. Jokowi tetap berada di posisinya dan tetap ada revisi UU KPK.
Lihat soal iuran BPJS Kesehatan. Dikalahkan di MA, Jokowi tetap berpendirian keras dengan kembali membuat aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kemudian pemerintah menang pada "laga kedua" di MA.
Kini saya menduga RUU Cipta Kerja akan kembali dipertahankan Jokowi. Kenapa? Karena itulah yang dia bicarakan ketika debat pilpres. Dalam empat tahun ke depan, Jokowi sepertinya akan seperti itu. Karena dia tak lagi punya beban elektabilitas dan kinerja politik merangkulnya telah membuahkan hasil. (*)
