Ramai UU Cipta Kerja juga menerpa Presiden Jokowi dan PDIP. Setidaknya sorotan pada Jokowi dan PDIP terjadi karena mereka adalah representasi pemerintah dan legislatif. Seperti diketahui, penolakan UU Cipta Kerja ada di banyak tempat. Sebab, UU yang baru disahkan itu dinilai tak berpihak pada buruh.
Menariknya, ramainya UU Cipta Kerja ini terjadi di masa tahapan Pilkada. Bisa dilihat apakah gelombang protes ini akan berpengaruh pada pertarungan di pilkada. Â Pertanyaan lebih spesifik, apakah dinamika UU Cipta Kerja akan berdampak pada Bobby Nasution menantu Jokowi di Pilkada Medan?
Sebelumnya, saya tak membahas putra Jokowi, Gibran Rakabuming. Sebab, Solo memang kandang PDIP dan tempat asal Jokowi. Selain itu, Gibran tak melawan partai lain di Pilkada Solo. Gibran melawan calon independen.
Dinamikanya tentu berbeda dengan Bobby Nasution. Pertama, Medan setahu saya tak identik dengan PDIP. Lalu, Bobby juga melawan calon yang diusung parpol lain. Menariknya lagi, lawan Bobby adalah yang diusung Partai Demokrat dan PKS, yakni Akhyar Nasution.
Kenapa menarik? Karena Demokrat dan PKS adalah parpol yang berseberangan dengan PDIP di UU Cipta Kerja. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan isu dan rivalitas di UU Cipta Kerja bisa jadi dinamika penting dalam Pilkada Medan.
Tidak menutup kemungkinan Demokrat dan PKS akan memaksimalkan sikap mereka di UU Cipta Kerja untuk menarik massa di Pilkada Medan. Tentu menarik massa agar mau memilih Akhyar Nasution.
Tentunya jika PKS dan Demokrat memainkan isu pusat ke Pilkada Medan, PDIP dan koalisi gemuknya harus menyiapkan banyak tangkisan. Jika mereka tak menyiapkan tangkisan, bisa menggerus tingkat keterpilihan Bobby.
Serangan
Saya menduga serangan pada PDIP akan sangat kuat di pilkada. Serangannya tentu dikaitkan dengan UU Cipta Kerja. Serangannya bisa saja pihak lawan menggaet suara buruh.
Caranya, bagaimana agar buruh diingatkan memorinya dengan UU Cipta Kerja. Lalu, diarahkan agar parpol pendukung UU Cipta Kerja untuk tak dipilih buruh. Buruh digiring untuk memilih parpol kontra UU Cipta Kerja.
Jika isu ini maksimal, maka keuntunhan akan didapatka  Demokrat dan PKS. Tapi tentu saja terjadi di daerah yang Demokrat hanya berkoalisi dengan PKS. Jika koalisi gado-gado antara pro UU Cipta Kerja dan kontra UU Cipta Kerja, maka isu buruh tak akan signifikan.
