Saya mau melanjutkan tulisan saya sebelumnya soal penundaan pilkada serentak. Tulisan saya sebelumnya bisa dibaca di sini.
Tulisan yang ini hanya menekankan saja bahwa desakan ke Presiden Jokowi soal penundaan pilkada serentak makin membesar. Kemarin, saya membaca Nahdlatul Ulama (NU) sudah merekomendasikan penundaan pilkada serentak. Sebab, pilkada dikhawatirkan akan makin meledaknya Covid-19.
Apalagi, yang saya tahu KPU juga membolehkan beberapa acara seperti bazar dan pentas musik di tahapan pilkada. Sekalipun tentu saja digunakan protokol kesehatan. Tapi, saya pun tak yakin bahwa protokol kesehatan akan berjalan baik di tengah banyak orang kerumun.
Selain itu, lalu lalang orang ke tempat pemungutan suara di hari H Â sangat berpotensi membuat Covid-19 meledak. Nah, setelah NU memberikan statemen, organisasi kemasyarakatan Islam lainnya, yakni Muhammadiyah juga memberikan desakan serupa pada hari ini.
Muhammadiyah meminta agar pilkada serentak Desember mendatang ditunda. Muhammadiyah juga meminta Jokowi membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menunda pilkada tersebut.
Dua organisasi kemasyarakatan Islam itu (Muhammadiyah dan NU) memiliki basis massa yang signifikan. Saya pun yakin kedua ormas itu sudah mendengarkan jeritan anggotanya di daerah-daerah yang terhimpit pandemi.
Suara NU dan Muhammadiyah tak bisa dikesampingkan Pak Jokowi. Desakan ke Anda sudah sangat besar. Untuk merealisasikan fokus kesehatan, maka menunda pilkada adalah pilihan yang tepat.
Sudah Keluar Duit
Tentu saja ada yang keberatan pada penundaan itu. Saya menduga yang ingin tetap dilangsungkan adalah mereka yang memiliki kepentingan tinggi pilkada dilaksanakan Desember ini.
Desakan pelaksanaan pilkada Desember ini saya menduga sudah ada sejak pemerintah secara mengejutkan memilih Desember untuk pelaksanaan pilkada, bukan di tahun depan. Jadi sepertinya ada yang berkepentingan pilkada dilaksanakan Desember.
Salah satu yang mungkin akan menolak juga adalah mereka yang telanjur keluar banyak uang. Akan sangat disayangkan ketika sudah keluar banyak uang, pilkadanya ditunda.
Tapi, semua juga mengalami banyak kejadian tak mengenakkan. Bukan hanya pilkada, tapi di sektor lainnya juga mengalami kerugian finansial. Mereka yang bisnis bisa ambruk, yang belajar bisa mengalami kesulitan karena pandemi.
Maka, ya mau bagaimana lagi? Kalau memang musibahnya berpotensi membesar, tunda saja pilkadanya. Pak Jokowi, tunda saja pilkadanya. Pak Jokowi juga tak perlu membuat banyak alasan karena tekanan banyak pihak untuk menunda pilkada sudah sangat membesar. (*)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H