Bisa jadi juga ada kemungkinan respons keempat, kelima, dan selanjutnya dari Muhammadiyah, NU, dan PGRI. Tinggal kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Apa langkah yang akan ditempuh oleh tiga organisasi tersebut.
Dari cerita POP ini kita sama-sama bisa melihat bahwa pengkritisan kebijakan itu perlu dilakukan. Pemerintah pun bisa menyadari bahwa tanpa elemen masyarakat, pemerintah akan kewalahan dalam mengurus pendidikan. Semoga ke depan, kebijakan-kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang membumi, yang adil, dan bermanfaat bagi semua elemen di Indonesia. (*)
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!