Mohon tunggu...
rokhman
rokhman Mohon Tunggu... Freelancer - Kulo Nderek Mawon, Gusti

Olahraga

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Kelam Kasus Kudatuli, Megawati, dan SBY

27 Juli 2020   04:14 Diperbarui: 28 Juli 2020   08:54 2148
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Keluarga korban tragedi 27 Juli bersama massa dari Forum Komunikasi Kerukunan 124, Rabu (27/7/2011), mendatangi bekas kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, untuk memperingati 15 tahun peristiwa tersebut. Mereka mendesak Presiden menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tragedi 27 Juli 1996. (KOMPAS/LUCKY PRANSISKA)

Sekalipun saat 1996 berseberangan, nyatanya Megawati dan SBY pernah satu ruang di pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Bahkan, saat Megawati menjadi Presiden, SBY juga ditunjuk menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan.

Namun, hubungan Mega dan SBY merenggang ketika keduanya berkontestasi di Pilpres 2004. Saat itu, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla mampu mengalahkan pesaing lainnya, termasuk pasangan Megawati-Hasyim Muzadi.

Uniknya lagi, pada 2014, JK yang 10 tahun sebelumnya berseberangan dengan Megawati, kemudian menjadi satu kubu dengan Megawati. Sebab, JK menjadi Wakil Presiden bagi Presiden Joko Widodo. Itulah politik, teman dan lawan bisa berubah.

Dengarkan Korban

Kasus-kasus yang terjadi di masa lalu memang menjadi kenangan yang pahit, khususnya keluarga korban. Wajarnya kasus di masa lalu memang diselesaikan dengan tuntas seperti keinginan dari pihak korban. Namun, persoalan mengungkap kasus masa lalu selalu tak mudah mengingat ada banyak faktor yang melingkupinya.

Sebuah kasus yang tak tuntas rawan jadi beban dan permainan di masa selanjutnya. Kasus yang tak tuntas kadang dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang jauh dari upaya menyelesaikan kasusnya. Bagaimana kelanjutan kasus-kasus di masa lalu, maka menjadi tugas dari para pembuat kebijakan.

Kita? Sebagai warga biasa perlu memetik pelajaran dari kasus kerusuhan di masa lalu. Kita sebagai warga biasa baiknya menjaga diri, mengukur setiap langkah yang tepat. Jangan kemudian masuk dan terjerumus dengan potensi kekerasan dan konflik berdarah. Apalagi, di masa sulit seperti ini, potensi munculnya kerawanan sosial sangat besar. (*)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun