Pihak desa, yang tak tegas, akhirnya malah ikut arus dengan memberikan bantuan pada pihak  yang tak berhak menerima. Kedekatan personal antara warga dan aparat juga memungkinkan adanya penyelewengan bantuan.
Kita tentu tak berharap semua penyelewengan itu terjadi. Jka sampai terjadi, maka yang dikhawatirkan adalah BLT Covid-19 malah makin menyengsarakan. Menyengsarakan bagi pihak yang harusnya menerima bantuan, tapi malah tak menerima bantuan. Warga yang tak mampu sudah berharap, malah tak terdaftar. Menyengsarakan tentunya.
Definisi Tak Mampu
BLT Covid-19 tentu perlu ada definisi tak mampu. Problem besar akan muncul mengingat saat ini banyak warga yang mengalami penurunan ekonomi. Mereka yang berbisnis jadi tidak lancar karena banyak orang memilih tetap berada di rumah.
Mereka yang bekerja harian juga berpotensi tak mendapatkan pendapatkan yang semestinya. Masyarakat seperti ini menjadi pihak yang rugi di mas wabah Covid-19. Nah, apakah mereka layak disebut sebagai warga tak mampu? Ini adalah pekerjaan pemerintah yang berat.
Kalau saya pribadi, yang perlu dilakukan adalah definisi jelas dan ketegasan di lapangan. Definisi jelas dan ketegasan di lapangan didasarkan pada realitas ketidakmampuan calon penerima bantuan. (*)
