Aspirasi yang GMRP layangkan yaitu menekan DPRD untuk menindaklanjuti temuan dari LHP BPK pada APBD Tahun 2019 dan 2020. Namun Aksi yang dilakukan oleh GMRP disambut sama ketika melayangkan surat audiensi kepada DPRD. Penyambutan tidak jelasnya keberadaan anggota DPRD Â ketika rakyat menyampaikan aspirasi itu yang terjadi pada aksi tersebut.
Menanggapi permasalahan ini tidak bisa secara proporsional. Melihat kronologis dari teman-teman GMRP yang telah sesuai prosedur dalam berjuang menyampaikan aspirasi baik dalam bentuk apapun (Audiensi, Aksi Damai) namun DPRD tidak ada I'tikad baik dalam menemui dan menyerap aspirasi rakyat.
Bila di analogikan perihal kondisi anggota perwakilan dalam menjalankan amanat rakyat yang terjadi saat ini seperti "kacang lupa kulit". terbukti ketika sebelumnya pada waktu pemilihan, seluruh calon anggota berharap lebih kepada rakyat untuk memilihnya dan janji mereka sanggup untuk menyampaikan aspirasi rakyatnya ketika terpilih. Namun, setelah terpilih jangankan menjalankan tugas secara maskimal, hanya untuk menemui rakyatnya menyampaikan aspirasi pun enggan.
Kepekaan dan kesadaran dari anggota DPRD terhadap posisinya saat inilah sebagai "Wakil Rakyat" yang harus ditekankan. Sikap pura-pura amnesia harus dihilangkan oleh anggota DPRD itu sendiri. Sehingga bila anggota DPRD timbul kesadaran dalam menjalankan kinerja dengan baik dan sesuai dengan amanat rakyat maka akan berdampak pada kelancaran dan cepatnya anggota DPRD dalam menyelesaikan  permasalahan menumpuknya temuan BPK sebanyak 162 yang belum ditindaklanjuti dan bila ini terjadi maka akan menigkatkan trusth masyarakat terhadap lembaga DPRD Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri.
