Yakin Tidak Tertarik dengan Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Asli Daerah Kabupaten Agam Angka 2023?

Sejarah singkat Kabupaten Agam 

Kabtupaten Agam adalah sebuah Kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat,Indonesia.Penamaan kabupaten ini dengan nama kabupaten Agam, didasari oleh Tambo, dimana sebelumnya beberapa nagari yang berada dalam kawasan kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal juga dengan nama Luhak Agam. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Agam sebanyak 527.451 jiwa.

Kabupaten Agam, memiliki sejarah panjang dan kaya yang berkaitan erat dengan budaya Minangkabau. Berawal dari kumpulan nagari (desa adat) yang pernah ada dalam kawasan Luhak Agam. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini dijadikan Onderafdeeling Oud Agam dengan kota Bukittinggi sebagai ibukotanya.

Pada tahun 1945, setelah kemerdekaan Indonesia, bekas Daerah Afdeling Agam diubah menjadi Kabupaten Agam. Awalnya, kabupaten ini terdiri dari tiga kewedanaan: Kewedanaan Agam Tuo, Kewedanaan Maninjau, dan Kewedanaan Talu. Pada tahun 1993, ibukota Kabupaten Agam dipindahkan dari Bukittinggi ke Lubuk Basung.

Pendapatan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023

Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Agam dalam Angka 2024.  Keuangan pemerintah dapat dibagi pada  beberapa jenis-jenis pendapatan daerah Kabupaten Agam berasal dari berbagai jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam yang dapat kita lihat pada tabel dibawah dapat dilihat bahwa total pendapatan daerah Kabupaten Agam pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 2.813.617.781.937,52.

Dapat kita rincikan dari tiga sumber pendapatan daerah pada Kabupaten Agam tersebut sebagai berikut :

-Pendapatan Asli Daerah (PAD)/ Regiona Revenue , pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 148.328.271.997,76 yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan pada tahun sebelumnya di tahun 2022 total pendapatannya yaitu sebesar Rp. 156.536.308.992,10. Sehingga dapat dilihat adanya penurunan pada tahun sebelumnya.
-Dana Perimbangan/ Balance Funds, pendapatan di tahun 2023 pada sector pendapatan ini yaitu sebesar Rp 1.186.032.204.769,00 yang bersumber dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dan alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dan dana desa. Dan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.074.699.094.796,00 sehingga dapat kita lihat adanya peningkatan dari tahun sebelumnya.
-Lain-Lain Pendapatan Yang Sah/Other Revenue, dimana pada tahun 2023 dengan total pendapatan Rp. 72.448.414.202,00 dan pada tahun sebelumnya yaitu senilai Rp. 81.522.279.375,00.

Pengeluaran Daerah Kabupaten Agam 2023

Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Agam

Pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam dalam angka pada tahun 2024, dimana data yang diambil yaitu pada tahun 2023. Pengeluaran daerah pada tahun tersebut yaitu dengan jumlahnya yaitu sebesar Rp. 2.847.187.665.096,94. Dimana dapat dirincikan dari total pengeluaran tersebut sebagai berikut :  

-Belanja Operasi sebesar Rp. 1,094.309.908.63,98
-Belanja Modal sebesar Rp. 155.560.100.788,00
-Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 6.283.203.794.00
-Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 6.304.959.225.49
-Belanja Transfer sebesar Rp 167.418.863.895,00.

 Kritik dan Saran Untuk Pengembangan Kabupaten Agam

Kritik dan saran yang dapat saya berikan agar pemerintah dapat meminimalisir belanja atau pengeluaran daerah, karena pengeluaran yang melebihi target akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pengeluaran daerah sehingga menyebabkan banyaknya pengeluaran yang tidak terkendali.

Untuk mengatasi situasi tersebut pemerintah perlu melakukan langkah pengendalian yang ketat, Meningkatkan trasnparansi dengan mewajibkan pelaporan keuangan yang transparan dan terbuka untuk publik, serta partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam proses penganggaran agar pengeluaran dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan daerah.