Begini Cara Pemerintah Filipina Memperbaiki Sistem Penyaluran "Ayuda" (Dana Bantuan Sosial) agar Tak Dikorupsi Oknum Pejabatnya

LGU sangat berperan penting dalam pendistribusian Ayuda sehingga potensi untuk terjadinya korupsi sangat besar. LGU juga diberi wewenang untuk memutuskan apakah bantuan Ayuda diberikan dalam bentuk tunai atau barang.

Saat itu, ada sekitar 89 Kepala Barangay (semacam Kepala Desa) yang terindikasi melakukan tindak korupsi dalam distribusi Ayuda ini. Penyimpangan tersebut juga berpengaruh pada kondisi di beberapa daerah yang mulai chaos. 

Terlebih, Presiden Duterte memerintahkan warganya yang kelaparan dan membutuhkan bantuan untuk bisa datang ke Kepala Barangay mereka. Padahal, ada gap yang jelas antara jumlah warga yang didata oleh pemerintah pusat dengan jumlah warga sebenarnya. Perbedaan ini tentu juga membuat beberapa Kepala Barangay bereaksi keras sehingga menimbulkan kegaduhan di media sosial.

Tak hanya itu, beberapa Kepala Barangay dan perangkatnya juga diancam oleh warganya yang tak sabar untuk mendapatkan bantuan. Ancaman demi ancaman kerap mereka dapat karena saat itu situasi memang sedang kritis. 

Penguncian wilayah tak semudah yang dibayangkan. Butuh banyak tindakan yang bijaksana agar tak terjadi gesekan di masyarakat terutama antara pemerintah lokal dan warganya.

Seorang pekerja di Barangay Camarines Sur memverifikasi daftar penerima Ayuda agar tak terjadi kesalahan. - Sumber: Rappler

Kekacauan pada tahap pertama pengucuran Ayuda tersebut membuat pemerintah mewajibkan LGU memasang nama calon menerima bantuan di tempat yang bisa diakses banyak orang pada tahapan pencairan selanjutnya. 

Nama-nama tersebut sudah diseleksi juga oleh komisi audit. Sementara itu, DSWD hanya membantu penyaluran dana Ayuda. Mereka sama sekali tak berperan langsung dalam pendistribusian ini kepada warga.

Pada tahap kedua ini, DSWD akan mentrasfer sejumlah uang ke bank nasional. Lalu, bank tersebut akan mencarikan kepada warga yang terdampak dalam berbagai bentuk. Mulai dari dompet digital, rekening bank, dan lain sebagainya.

Sayangnya, pencairan tahap kedua ini juga masih bermasalah. Tak lain, dana yang dicairkan terlambat sampai ke penerima. Dari yang seharusnya cair akhir Mei 2020 baru cair pada pertengahan Juni 2020. Keterlambatan dana ini menjadi hal yang diinvestigasi DPR Filipina agar pemerintah bisa memperbaiki jika ada penguncian wilayah lagi.

Sejak pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru, Filipina tak mengunci ketat wilayahnya. Status ECQ di beberapa wilayah pun diubah menjadi MECQ (Modified Enhanced Community Quarrantine) dan GCQ (General Community Quarrantine). 

Dua model tersebut merupakan pelonggaran lockdown tetapi tetap dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Ketika dua model tersebut diberlakukan, maka Ayuda tak lagi digelontorkan karena warga bebas untuk berkegiatan.