Kala Menteri-menteri Lain Lebih Siap Hadapi Wabah Covid-19 dibanding Menteri Kesehatan

Sebuah komik strip dengan tokoh utama Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus P. muncul dengan cukup satire beberapa waktu lalu.

Di dalam komik tersebut, tokoh sang menteri digambarkan sedang menenangkan kerumuman orang yang sedang makan di sebuah warung. Pada penggalan komik yang lain, tiba-tiba ia menyuruh kerumunan orang tersebut untuk segera pergi dan membubarkan diri. 

Sontak, adanya komik ini membuat heboh warganet. Terutama, mereka yang geram dengan kebijakan dan pernyataan sang menteri terkait wabah COVID-19 yang semakin mengerikan di negeri ini.

Memang, saling menyalahkan saat bukanlah solusi saat ini. Namun, entah kenapa, setiap ada perhitungan kasus baru -- terutama perhitungan kasus kematian -- wabah covid-19, semua pasti bertanya tentang keberadaan sang menteri yang kini mulai hilang dari permukaan digantikan Bapak Jubir Khusus Corona yang sangat serius itu.

Ini tak lepas dari pernyataan sang menteri yang seolah mengentengkan dan mencoba untuk menggampangkan adanya wabah tersebut terutama pada awal kasus pertama di Indonesia. 

Sang menteri mungkin bertujuan baik agar rakyat Indonesia tetap tenang dalam menghadapi corona. Namun, informasi tidak utuh yang tidak tersampaikan ke masyarakat, terlebih apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan dampak apa yang akan terjadi membuat banyak masyarakat, termasuk saya juga resah.

Terlebih, pernyataan bahwa penyakit ini bisa sembuh sendiri yang akhirnya tidak berkorelasi dengan upaya berkesinambungan sehingga kasus kematiannya mencapai sekitar 130an orang hingga hari ini. 

Pun, pernyataannya yang membantah ahli dari WHO soal kurang mampunya Indenesia mendeteksi penyakit ini juga membuat banyak masyarakat raesah. Ini terbukti dari lamanya waktu pengujian seorang PDP COVID-19 yang memerlukan waktu 14 hari. 

Beberapa diantaranya bahkan baru diketahui positif setelah yang besangkutan meninggal. Sebagai warga biasa, apa ya tidak takut jika mendapatkan "ketenangan semu" seperti itu?

Berhubung penyakit ini harus dilawan dengan imunitas tubuh yang baik, maka kita tinggalkan dulu cerita Bapak Menteri Kesehatan tersebut. Lebih baik kita mengapresiasi kinerja beberapa menteri lain yang seolah lebih siap dalam menghadapi wabah ini. Meski, para menteri tersebut juga harus tunduk pada perintah Presiden Jokowi, tapi tetap saja, tindakan antisipasi juga perlu dilakukan.

Salah satunya dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir. Keduanya sempat melakukan rapat untuk membahas kondisi pasar keuangan global dan nasional serta perekonomian yang menghadapi gejolak akibat virus Corona dan perang minyak. 

Dalam rapat itu, tercipta sinergi untuk menjaga perekonomian Indonesia di tengah pandemi corona. Menurut Bu Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan anjlok sebesar 0,3 hingga 0,6 persen. Artinya, perlu langkah nyata dalam menghadapi dampaknya yang harus dipersiapkan degan serius.

Antisipasi yang cukup baik juga dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem dengan menghapus UN tahun ini serta melakukan pembelajaran jarak jauh. 

Ini sangat penting saat wabah mulai menyebar luas. Meski ada banyak hal yang harus dibenahi terkait pembelajaran jarak jauh, tetapi langkah ini juga patut diapresiasi.

Untuk itulah, menurut lembaga Next Policy mengenai sentiment terhadap kabinet Jokowi-Ma'ruf menempatkan Menteri Ekonomi, Menteri BUMN, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai menteri dengan sentiment positif. 

Mereka mendapatkan apresiasi lantaran langkah antisipasi yang dilakukan serta tindakan jelas yang akan dilakukan. Ini tentu berbeda dengan respon negatif terhadap Menteri Kesehatan yang seakan menenangkan tetapi pada akhirnya malah membuat resah dan terus memberikan penyangkalan. Agar terlihat baik-baik saja padahal sebenarnya cukup mengkhawatirkan.

Apresiasi yang cukup baik juga bisa diberikan kepada beberapa kepala daerah yang terlihat lebih siap dalam menghadapi wabah ini. Bukan bermaksud memberikan arahan politik tertentu, Gubernur DKI Jakarta adalah Anies Baswedan adalah salah satunya yang mulai melihat kenaikan kasus pneumonia di DKI Jakarta sejak Januari hingga Februari 2020 sebelum kasus corona pertama muncul di Indonesia. 

Untuk itulah, pihak Pemprov DKI mulai memberikan status ODP dan PDP bagi beberapa warga DKI.

Pernyataan yang dibantah Menkes itu menjasi salah satu tindakan antisipastif sang Gubernur yang sebenarnya patut diapresiasi. Meski, tindakan pembatasan angkutan umum tanpa memperhatikan situasi yang ia lakukan juga menjadi kebijakan yang tergesa-gesa. 

Beberapa kepala daerah lain juga telah melakukan tindakan antisipasi sebelum adanya kasus pertama dan semakin mewabahnya kasus kematian demi kematian.

Kini keadaan semakin genting. Sebagai warga biasa, sebenarnya ada harapan kecil saat ahli WHO menyebut ada kasus yang tidak terdeteksi dan pemerintah meresponsnya dengan usaha untuk memperbaiki atau paling tidak mengecek kembali. 

Upaya untuk mempersiapkan lebih dini juga bisa dilakukan semisal bagaimana cara untuk bisa mendapatkan hasil pemeriksaan pasien dengan lebih cepat dan akurat.

Kini nasi sudah menjadi bubur. Yang bisa dilakukan adalah berusaha menjaga jarak dan tentu, melakukan apa yang diperintahkan Bapak Menteri Kesehatan.

Berdoa.

Sumber: (1) (2) (3) (4) (5)