Gunakan Kendaraan Umum, Cara Sederhanaku Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Keinginan saya sebagai rakyat biasa hanya sederhana. Harga barang dan jasa stabil serta nilai uang tidak merosot. Sesimpel gambaran kestabilan sistem keuangan itulah yang diharapkan oleh banyak orang awam seperti saya. 

Bayangan akan krisis moneter 1997-1998 yang saya alami ketika masih kecil hingga kini masihlah terasa. Usaha ayah saya kolaps sehingga keluarga saya yang awalnya sejahtera menjadi kelimpungan untuk sekadar mencari makan.

Kestabilan sitem keuangam merupakan suatu keadaan resisten terhadap risiko yang membuat instabilitas ekonomi di suatu negara. Ada dua risiko yang menyebabkan sistem keuangan kita tidak stabil, yakni tekanan inflasi dan volatilitas nilai tukar mata uang. Kedua risiko tersebut akan menjadi sumber bencana jika tidak dikendalikan dengan baik.

Sebenarnya, negara kita telah memiliki Bank Indonesia (BI) yang menjadi benteng melawan sumber bahaya ini. Melalui tugas utamanya berupa berbagai kebijakan yang salah satunya kebijakan makroprudensial, BI berusaha sekuat tenaga agar kedua risiko tersebut dapat diatasi.  BI pun menjadi salah satu pihak yang berperan dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).  

Namun, BI tidak menjadi satu-satunya pihak yang berperan dalam menjaga SSK ini. Pemerintah, OJK, LPS, pasar, dan masyarakat pun turut di dalamnya. 

Kita sebagai rakyat jelata, termasuk saya pun turut andil dalam menjaga SSK ini. Lalu, mengapa saya juga berperan dalam menjaga SSK ini dan bagaimana langkah saya untuk turut andil di dalamnya?

Jika dianalogikan, risiko terhadap SSK bagaikan bencana alam yang diakibatkan oleh manusia. Semisal banjir dan tanah longsor. Sering membuang sampah di sungai menjadi salah satu hal yang turut menyebabkan banjir itu terjadi.

Meskipun pihak berwenang telah membangun fasilitas untuk mencegah bencana tersebut, tapi jika saya dan masyarakat lain masih saja membuang sampah sembarangan, banjir pun akan terjadi. 

Pun demikian hanya dengan SSK. Walau sudah ada instrumen yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan untuk menghadapi risiko SSK, namun jika kita sebagai rakyat malah melakukan tindakan ekonomi tidak dengan perencanaan matang, maka risiko itu tetap akan menggoyang.

Komponen Utama SSK. - Sumber : Bank Indonesia

Salah satu momok terbesar yang menjadi sumber bencana yang menggoyang SSK adalah inflasi. Inflasi yang merupakan penurunan nilai mata uang ini sebenarnya disebabkan oleh kegiatan ekonomi masyarakat itu sendiri. 

Terutama, dengan adanya daya tarik kuat untuk menggunakan suatu barang konsumsi tertentu. Ada tujuh jenis barang dan jasa yang bisa memicu inflasi. Salah satunya adalah konsumsi di bidang transportasi.

Pengertian kebijakan makroprudensial. - Dokumen Pribadi

Sudah menjadi rahasia umum, masyarakat di negeri ini banyak yang menggunakan transportasi pribadi. Hampir setiap rumah pasti memiliki kendaraan bermotor paling tidak satu buah. Belum lagi, ada beberapa rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu.

Uniknya, banyak diantara rumah tangga tersebut menggunakan cara kredit untuk mendapatkan barang tersebut. Maka, sebagian besar penghasilan yang didapat tiap bulan akan banyak dialokasikan untuk kegiatan kredit tersebut.

Hampir tidak ada sisa penghasilan yang ditabung atau bahkan diinvestasikan. Padahal, tabungan dan investasi merupakan beberapa hal yang berperan menjaga SSK. 

Saat ada hantaman krisis atau inflasi yang tak terduga, dengan adanya tabungan atau investasi, maka keuangan rumah tangga bisa tahan terhadap goncangan tersebut. Itu jika dilihat dari kacamata keuangan rumah tangga.

Tingginya angka kredit terutama kredit motor juga bisa memicu ketidakstabilan ekonomi jika mendadak terjadi krisis keuangan. Makanya, BI menjaga agar pertumbuhan kredit seperti kredit kendaraan ini tidak terlampau tinggi. Ini juga merupakan salah satu kebijakan makroprudensial dalam menjaga SSK.

Nah, untuk itulah, sejak saya tinggal di perbatasan Magelang-Jogja, saya memilih tidak menggunakan kendaraan pribadi. Saya juga memutuskan tidak melakukan kredit kendaraan bermotor dan lebih memilih menggunakan kendaraan umum.

Ada pertanyaan dari rekan saya. Kalau bolak-balik naik kendaraan umum, apa tidak semakin boros?

Justru pertanyaanya dibalik. Kalau banyak yang menggunakan kendaraan pribadi, apa tidak malah boros BBM dan malah mengganggu SSK?

Inilah yang menjadi dasar renungan saya. Dengan semakin banyaknya kendaraan pribadi terutama di Kota Jogja, maka permintaan akan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan semakin meningkat. 

Jika pasokan dan permintaan tidak seimbang, harga BBM pun bisa naik dan inflasi akan terjadi. Apalagi, cadangan BBM di negara kita kian menipis.

Saya tidak mau satu motor saya ikut andil menyumbang pemborosan BBM. Nah dengan naik kendaraan umum, maka saya ikut serta dalam efisiensi energi dan pelopor agar negara kita memiliki kedaulatan energi. 

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) F.X. Sutijastoto bahwa rakyat harus bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dengan didukung oleh ketahanan air, pangan, dan energi. Rakyat turut andil dalam menjaga kedaulatan energi yang akan bermuara pada kestabilan ekonomi.

Ketahanan energi sebagai salah satu faktor stabilitas keuangan. - Dokumen Pribadi.

Selain ikut andil dalam ketahanan energi, dengan menaiki kendaraan umum, saya juga ikut serta dalam mengurangi kemacetan. Ketika banyak kendaraan pribadi di jalan dan membuat macet, maka kecepatan kendaraan menjadi melambat. Bahan bakar yang dibutuhkan kendaraan pun jadi meningkat. 

Ongkos produksi perusahaan yang bertumpu pada transportasi jalan juga membengkak. Akibatnya, terjadilah inflasi. Jika kemacetan ini dibiarkan, maka juga mempengaruhi SSK.

Dalam kaitannya dengan kestabilan keuangan pribadi, menaiki kendaraan umum juga jauh lebih efisien. Saya bisa menggunakan kartu reguler trip Trans Jogja jika bepergian dengan membayar biaya sekitar 2.700 rupiah saja. Jika PP, maka ongkos yang saya keluarkan hanya sebesar 5.400 rupiah. Ditambah dengan ongkos bus dari tempat saya ke terminal Jombor PP sebesar 8.000 rupiah, saya menghabiskan dana sekitar 15.000 per hari. Itu jika saya harus datang ke kota Jogja.

Menggunakan kartu reguler trip Trans Jogja hanya perlu membayar biaya 2.700 sekali jalan. - Dokpri

Jika tidak, maka saya hanya perlu merogoh kocek sebesar 8.000 rupiah lantaran kebanyakan area kerja saya ya hanya di sekitar Sleman dan Tempel. Dalam sebulan, paling tidak ongkos transportasi yang saya keluarkan sebesar 300.000 rupiah.  

Menggunakan ojek daring baru saya lakukan jika kepepet dan jarang sekali. Selama masih ada waktu, saya selalu menggunakan bus. Makanya, saya menyiasatinya dengan pergi lebih awal agar masih nutut jika naik bus. Kalau saya akan keluar kota seperti ke Solo, saya pasti naik kereta api lokal dengan tiket 8.000 rupiah saja.

Menaiki bus pedesaan juga berdampak pada usaha menjaga sistem keuangan. - Dokumen Pribadi,

Dengan pengeluaran sebesar itu sebulan, saya tidak perlu lagi memikirkan biaya perpanjangan STNK tiap tahun, bensin, onderdil kendaraan, oli, ban bocor, dan tentunya parkir. Pengeluaran sepele namun jika dikalkulasikan tiap tahun akan besar juga. Terlebih, saat ini ada kenaikan biaya perpanjangan STNK serta parkir liar yang banyak di beberapa tempat.

Jalan Raya Jogja-Solo yang selalu macet membuat KA Prameks menjadi piihan. Macet juga menjadi salah satu risiko inflasi yang mengganggu SSK. - Dokpri

Beberapa waktu belakangan, berbagai moda transportasi umum telah menggunakan transaksi nontunai. Kereta lokal misalnya menggunakan dompet digital LinkAja. BRT Trans Jogja menggunakan kartu reguler trip dan uang digital bank tertentu. 

Ketika saya jalan-jalan ke Semarang, malah BRT Semarang memberikan cashback 50% jika pembayaran menggunakan uang elektronik. Praktis, saya hanya membayar 1.750 rupiah dari 3.500 rupiah jika membayar tunai.

Pembayaran tiket Trans Semarang kini bisa menggunakan uang digital dan mendapatkan cashback. - Dokumen Pribadi.

Penggalakan gerakan nontunai dalam bidang transportasi ini juga linear dengan salah satu langkah BI dalam memfokuskan kebijakan suku bunga dan nilai tukar untuk memperkuat stabilitas eksternal perekonomian. Khususnya, dalam hal pengendalian defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik.

Artinya, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat sebisa mungkin masih dalam tahap wajar. Untuk masalah kendaraan umum sendiri yang tarifnya diatur pemerintah, saya yakin telah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pas di kantong, begitu bunyinya.

Transportasi umum masih menjadi salah satu solusi cerdas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. - Dokpri

Selain itu, langkah BI ini juga dilakukan dengan memperkuat kebijakan sistem pembayaran dengan memperluas elektronifikasi transportasi dalam mendukung eksosistem ekonomi keuangan digital. 

Kebijakan ini merupakan bagian komponen SSK yakni menciptakan pasar keuangan yang efisien serta menjamin sistem keamanan pembayaran. Saya lebih nyaman menggunakan transaksi nontunai ini lantaran tak perlu mengambil uang di dompet dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Maka, menggunakan transportasi umum dan melakukan pembayarannya menggunakan nontunai adalah langkah nyata dalam upaya menjaga SSK. Tidak perlu yang muluk-muluk dan sederhana saja. Saya juga masih bisa menabung dan berinvestasi berupa emas untuk semakin memantapkan stabilitas keuangan saya.

Ilustrasi. - Dokumen Pribadi.

Jika upaya kecil ini dilakukan secara masif dan berkelanjutan, bukan mustahil stabilitas sistem keuangan negara kita tetap terjaga dengan baik. Kita pun ikut andil bersama Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan makroprudensial. 

Dan terakhir, saya tidak ingin negera ini seperti sebuah negara di Amerika Selatan yang begitu bertumpu pada subsidi BBM tanpa menyadari arti penting bersama menjaga stabilitas sistem keuangannya.

Hingga, negara tersebut kolaps dan rakyatnya kini banyak yang sengsara akibat inflasi yang tak terkendali. Untuk itu, tidak ada salahnya mengikuti langkah sederhana dengan menggunakan kendaraan umum demi stabilitas sistem keuangan yang baik di negara kita.

Sekian. 

***

Sumber :

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)