Inilah seharusnya yang menjadi dasar pemikiran bahwa jika tak mampu membayar petugas sampah, usaha untuk mengurangi sampah atau mengolahnya sendiri haruslah ditanamkan. Jika tak bisa mengolah sampah, maka hargailah petugas sampah.
Termasuk, jika mereka meminta bayaran lebih tinggi akibat volume sampah yang semakin banyak. Di beberapa kota, bahkan telah diatur perda mengenai retribusi sampah dengan harga yang cukup tinggi. Seperti yang terjadi di Kota Bandung yang mulai menaikkan retribusi sampahnya secara berkala.
Alasan ini bukan sekadar pepesan kosong. Menarik ke belakang, sampah-sampah pernah memenuhi jalanan Kota Bandung sebelum Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memerintah. Dengan adanya kenaikan retribusi sampah semacam ini, diharapkan warga tak begitu saja membuang sampah sembarangan, menguruangi sampah, dan lebih menghormati petugas sampah.
Kembali ke konflik petugas sampah dengan kepala sekolah, seyogyanya pemimpin sekolah tersebut bersikap lebih elegan. Jika keberatan, ia bisa meminta keterangan dari perangkat masyarakat, misal Ketua RT di sekitar lingkungan sekolah untuk berembug dan membandingkan kondisi sekolah dengan warga di sekitarnya.
Kalaupun masih keberatan, maka kebijakan hanya sampah yang benar-benar tak mampu diolah sekolahlah yang diangkut. Selain mengurangi biaya retribusi sampah, kegiatan ini juga sesuai dengan prinsip sekolah yang katanya menjunjung nilai-nilai Adiwiyata.
Menurut beberapa rekan guru, petugas sampah meminta harga 300.000 rupiah setiap bulan kepada sekolah. Walau mengalami kenaikan, jumlah ini terbilang kecil dibandingkan dengan volume sampah yang semakin banyak.
Apalagi, pos pengeluaran sampah juga tertuang dalam setiap pengeluaran bulanan. Jika tidak tidak dikeluarkan, maka akan timbul tanya tanya. Untuk apa uang tersebut digunakan?
Maka, hargailah petugas sampah karena ia sangat berjasa. Jika tidak, maka Anda adalah sampah yang harus didaur ulang.
Sekian.
